Bengkulu Segera Miliki Kodam Baru, Pemprov Siapkan Lahan Eks HGU
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (16/10/2025). Pertemuan tersebut membahas rencana strategis pemanfaatan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mendukung program nasional pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, didampingi sejumlah pejabat Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, dan perangkat daerah terkait. Dalam kesempatan itu, Mian mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menerima instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pembangunan 22 Kodam baru di berbagai provinsi di Tanah Air, termasuk di Provinsi Bengkulu.
||BACA JUGA: TNI dan Pemprov Bengkulu Sepakati Bangun Kodam Baru, Lokasi Disiapkan di Bengkulu Tengah
“Pemerintah pusat melalui Bapak Presiden menginstruksikan agar daerah segera menyiapkan lahan yang layak dan strategis untuk pembangunan Kodam baru. Untuk itu, kami segera menindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujar Mian.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Mian menjelaskan bahwa Pemprov Bengkulu tengah menyiapkan lahan seluas 397 hektare yang berasal dari eks HGU perkebunan PT Bumi Rafflesia Indah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari total luas tersebut, sekitar 100 hektare direncanakan akan dimanfaatkan untuk pembangunan Kodam baru, sedangkan sisanya untuk pembangunan fasilitas umum masyarakat seperti sarana olahraga, perumahan prajurit, dan ruang terbuka publik.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Tetap Fokus Pada Program Prioritas, Saat Krisis Fiskal
“Atas nama pemerintah daerah dan pimpinan rapat, sesuai arahan Bapak Gubernur, kami menugaskan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) untuk segera melakukan komunikasi, koordinasi, dan observasi lapangan terhadap lahan tersebut,” tegas Mian.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Kodam baru merupakan bagian dari program strategis nasional dalam memperkuat pertahanan negara dan memperluas jangkauan komando militer di berbagai wilayah.
Dengan adanya Kodam baru di Bengkulu, diharapkan keamanan wilayah Sumatra bagian Selatan dapat semakin optimal. Kodam juga berperan sebagai pusat koordinasi pertahanan, tanggap bencana, serta penanganan kondisi darurat di wilayah perbatasan dan pesisir barat Sumatra.
||BACA JUGA: Dana TKD Dipangkas, Bupati Bengkulu Utara Ngadu ke Menteri PUPR Pastikan Proyek Prioritas Lanjut
“Pembangunan Kodam bukan hanya proyek militer, tapi juga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah. Akan ada pembangunan infrastruktur, peningkatan mobilitas, serta peluang kerja bagi masyarakat lokal,” ujar Mian.
Ia menegaskan, Pemprov Bengkulu berkomitmen mendukung penuh setiap kebijakan strategis pemerintah pusat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
Menurut Mian, ia meminta seluruh instansi terkait agar bergerak cepat dan melakukan sinkronisasi antara pemerintah daerah, TNI, dan kementerian teknis terkait.
||BACA JUGA: 42 Calon Anggota KPID Bengkulu Jalani Wawancara Akhir, Timsel Janji Proses Transparan
“Kita tidak bisa membangun Kodam kalau lahannya belum siap. Maka penyediaan lahan ini menjadi prioritas utama dan harus segera diselesaikan secara administratif maupun teknis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mian menyebut bahwa selain pembangunan Kodam, pemerintah juga ingin memastikan agar pemanfaatan lahan eks HGU tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bengkulu Tengah. Sebagian area akan diubah menjadi fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh warga sekitar, termasuk area olahraga, pusat pelatihan, dan kegiatan sosial.
Mian mengimbau masyarakat untuk mendukung penuh rencana pembangunan ini. Ia menegaskan bahwa penyediaan lahan untuk Kodam tidak akan merugikan warga sekitar karena pemerintah memastikan setiap proses dilakukan secara transparan dan berpihak pada kepentingan umum.
||BACA JUGA: Ruas Tol Bengkulu Masuk PSN, Gubernur: Alhamdulillah Doa Kita Terjawab
“Tidak ada lahan masyarakat yang akan diambil alih tanpa prosedur yang jelas. Semua proses dilakukan dengan kajian matang dan melibatkan instansi berwenang,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh camat dan kepala desa di wilayah Bengkulu Tengah untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat agar tidak muncul kesalahpahaman. Pemerintah akan terus berkomunikasi dengan warga agar setiap tahap pembangunan berjalan lancar dan mendapat dukungan luas.
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denny, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengajukan permohonan resmi ke Bank Tanah Nasional untuk memanfaatkan lahan eks HGU PT Bumi Rafflesia Indah. Langkah ini diambil agar proses legalitas dan pengalihan fungsi lahan bisa berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata ruang.
||BACA JUGA: Bangun Pariwisata Lewat Ekonomi Kreatif, Wamendagri Dorong Daerah Gali Identitas Lokal
“Kami sudah bersurat ke Bank Tanah agar lahan tersebut segera ditetapkan untuk kepentingan strategis nasional. Setelah ada penetapan, baru bisa dilakukan proses pembangunan Kodam dan fasilitas umum lainnya,” jelas Denny. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
