ASN Bengkulu mencalonkan diri Sebagai Kepala Daerah Harus Mengundurkan Diri

ASN Bengkulu
Foto: Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu Gita Gama, (dok).

ASN Bengkulu mencalonkan diri Sebagai Kepala Daerah Harus Mengundurkan Diri

KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Penjabat (Pj) Walikota Bengkulu, melalui Kepala Dinas Kominfo Gita Gama, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu wajib mengundurkan diri jika memutuskan untuk terjun ke dunia politik atau mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

Aturan bagi ASN yang ingin terjun ke dunia politik telah ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.

BACA JUGA: Jelang Pilgub, Petahan Rohidin Sebut Kita Tunggu PKPU Pilkada 2024

“Ya, bagi ASN Bengkulu yang ingin ikut menjadi kontestan pada Pilkada mendatang harus mengikuti peraturan dan memenuhi persyaratan, salah satunya adalah mengundurkan diri dari jabatannya sekarang,” jelas Gita Gama.

Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan secara virtual pada Jumat (17/5). Kemendagri menekankan bahwa para penjabat dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah kecuali mereka mengundurkan diri terlebih dahulu.

BACA JUGA: Benny Suharto Pinang Gerindra, Ulil: Bukti Serius Maju Pilwakot Bengkulu 2024

Gita juga kembali mengingatkan tentang pentingnya netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. ASN diharapkan menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas negara. Netralitas ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan adil, transparan, dan demokratis.

” ASN wajib menjaga netralitas, dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun juga tidak memihak kepada kepentingan siapapun karena hal tersebut sudah tertuang dalam UU ASN, Intinya ASN harus profesional dalam menjalankan tugas dan harus melayani masyarakat tanpa terpengaruh kepentingan politik,” tegas Gita.

BACA JUGA: Arif Gunadi Buka Acara Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sikap netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024 sangat penting untuk mendukung terwujudnya kualitas demokrasi. Dengan netralitas, ASN diharapkan dapat berperan dalam menciptakan lingkungan pemilihan yang adil dan tidak memihak, sehingga hasil Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *