Arahan Mahfud MD Mendorong Netralitas kepada Pegawai Kemenko Polhukam
KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA – Sehari setelah pengumuman resmi pendaftaran dirinya sebagai Calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024, Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan arahan yang kuat kepada seluruh pejabat utama dan pegawai Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Dalam apel pagi yang dihadiri oleh para pegawai pada Jumat pagi, Mahfud MD dengan tegas menyatakan pentingnya netralitas dan menghindari politik praktis.
“Saya secara resmi sudah terdaftarkan menjadi Calon Wakil Presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya, Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah tetapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,” ungkap Mahfud.
Menko Polhukam menjelaskan bahwa urusan pencalonan Capres dan Cawapres adalah urusan pribadi Mahfud MD, dan bukan sebagai pejabat Kemenko Polhukam. Oleh karena itu, ia meminta pegawai Kemenko Polhukam untuk menjauhi segala bentuk keterlibatan dalam urusan dukung mendukung dirinya dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
“Jangan ikut-ikutan politik berkampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam, atau menolak Menko Polhukam, itu soal lain. Urusan Cawapres adalah urusan Mahfud MD, bukan Menko Polhukam. Oleh karena itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu tetap Harus netral Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu tambah berjalan netral,” Mahfud dalam arahannya kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam.
Lebih lanjut, Mahfud MD menekankan bahwa Kemenko Polhukam harus memfokuskan upayanya untuk mengembangkan politik aspiratif, politik kebangsaan, dan ideologi politik. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan memastikan bahwa Konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.
“Etika dan moral politik kita harus tetap berlandaskan budaya Indonesia. Tidak boleh ikut terlibat dalam politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik yang kita anut adalah politik persahabatan, sementara politik elektoralnya adalah urusan saya di luar kantor. Jangan sampai nanti berita mencuat bahwa ‘Menko Polhukam dan Kemenko Polhukam terlibat dalam kegiatan politik praktis untuk mendukung A, menolak B, mengecam A dan B’, baik dalam pemilihan presiden, legislatif, maupun urusan kepala daerah,” pungkas Menko Mahfud.(**)
Editor: (KB1) Share
Mangcek
Foto/Sumber: Laman Menkopolhukam
