Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Sepakat IKN Di Lanjutkan

Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Sepakat IKN Di Lanjutkan

KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA – Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan tegas menyatakan bahwa pergantian kepemimpinan presiden pada tahun 2024 yang akan datang tidak akan berdampak pada rencana pembangunan ibu kota baru, atau yang lebih dikenal dengan IKN, yang terletak di Kalimantan Timur.

Menurut Deputi Bidang Pendanaan dan Otoritas Investasi IKN, Agung Wicaksono, IKN adalah keputusan yang tidak hanya berasal dari Presiden Jokowi saat ini, tetapi juga merupakan kelanjutan dari visi para pemimpin sebelumnya, termasuk Presiden Soekarno yang memiliki gagasan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

Selain itu, Presiden Soeharto juga pernah menggagas transmisi ibu kota, dan ide ini terus berkembang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh negeri.

Poin penting dalam undang-undang ini adalah bahwa keputusan ini tidak hanya bergantung pada satu presiden, dan undang-undang tersebut telah mendapatkan dukungan yang sangat kuat di parlemen,” jelas Agung setelah acara Investment Forum di The Sultan Hotel and Residence, pada Minggu (3/9/2023).

Agung juga menekankan bahwa ketika terjadi pergantian pemerintahan, undang-undang yang terkait dengan IKN tidak dapat diubah oleh presiden yang baru, melainkan harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.

Selain itu, Otoritas IKN telah mengumumkan bahwa ada tiga calon presiden yang telah menyatakan dukungan mereka terhadap pembangunan ibu kota baru, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

“Dengan dasar kuatnya dalam undang-undang dan sebagai bagian dari cita-cita jangka panjang dari presiden-presiden masa lalu dan masa depan, pembangunan IKN tetap mendapatkan dukungan yang solid,” tegasnya.

Dalam hal investasi pembangunan IKN Nusantara, sektor ini akan mendapatkan dukungan dari sektor swasta untuk bagian-bagian yang tidak dapat didanai melalui APBN. Agung menjelaskan bahwa hal tersebut akan memastikan bahwa sektor swasta mematuhi semua peraturan mengenai tata ruang dan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam proyek ini.(**)

Editor: (KB1) Share
Mangcek
Sumber: Liputan6