AHY: Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatera mencapai Rp51 Triliun
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah pusat memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp51 triliun untuk memulihkan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Angka tersebut mencerminkan besarnya dampak banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan estimasi tersebut berdasarkan perhitungan awal dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui seiring perkembangan kondisi di lapangan.
||BACA JUGA: Update Banjir Bandang dan Longsor Sumatra: 867 Korban Jiwa, 521 Masih Hilang
“Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum, estimasi awal—dan ini tentu akan terus di-update karena situasi masih berkembang—dibutuhkan alokasi kurang lebih Rp51 triliun untuk membangun kembali infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan sistem air bersih,” kata AHY saat ditemui di Lapangan Tembak Djamsuri, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu.
AHY menjelaskan bahwa estimasi anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam rapat koordinasi lintas kementerian beberapa hari sebelumnya. Pemerintah, kata AHY, memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar karena menyangkut akses utama masyarakat dan jalur distribusi bantuan.
||BACA JUGA: Banjir Besar Padang: Pemerintah Siapkan Penanganan Darurat Hingga Relokasi
Menurutnya, jalan dan jembatan memiliki peran vital dalam situasi pascabencana. Tanpa akses darat yang memadai, proses pengiriman logistik kemanusiaan, alat berat, serta material pembangunan akan terhambat.
“Tanpa jalur transportasi yang berfungsi, bantuan kemanusiaan sebesar apa pun akan sulit disalurkan secara cepat dan merata. Padahal, kecepatan distribusi bantuan adalah hal yang paling krusial dalam situasi darurat,” tegas AHY.
Ia menambahkan, pemulihan infrastruktur juga menjadi fondasi utama bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.
||BACA JUGA: Banjir Besar Padang: Pemerintah Siapkan Penanganan Darurat Hingga Relokasi
Selain infrastruktur publik, pemerintah juga memberi perhatian besar pada sektor perumahan. AHY mengungkapkan bahwa ribuan rumah warga mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
Berdasarkan data sementara dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, tercatat sekitar 112 ribu unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi.
“Data yang kami terima menunjukkan sekitar 112 ribu rumah terdampak. Kategorinya beragam, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hanyut atau hilang,” jelas AHY.
||BACA JUGA: Mentan Amran Siapkan Stok Beras Tiga Kali Lipat untuk Korban Bencana
Ia meminta kementerian teknis untuk melakukan pemetaan lebih detail terkait tingkat kerusakan tersebut. Menurutnya, klasifikasi kerusakan sangat penting karena akan menentukan skema bantuan dan besaran anggaran per unit rumah.
“Biaya perbaikan rumah rusak ringan tentu berbeda dengan rumah yang rusak berat atau bahkan hilang. Karena itu, pemetaan yang akurat menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
AHY memastikan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri dalam proses pemulihan pascabencana. Sejumlah kolaborasi lintas kementerian dan lembaga telah dijalankan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
||BACA JUGA: Mentan Pastikan Distribusi Logistik Dipercepat, Helikopter dan Kapal TNI AL Dikerahkan
Salah satu bentuk kolaborasi yang dinilai efektif adalah kerja sama dengan TNI Angkatan Darat, khususnya melalui satuan tugas jembatan. Satgas ini telah membangun sejumlah jembatan darurat di wilayah terdampak bencana guna membuka kembali akses masyarakat.
“Kami terus membangun sinergi dan kolaborasi. Baik dari jajaran Kemenko Infrastruktur maupun TNI dan Polri, semuanya bekerja dengan baik di lapangan, dan itu sudah dibuktikan,” kata AHY.
Ia menilai keterlibatan TNI-Polri sangat membantu, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kesiapsiagaan tinggi.
Menurut AHY, proses pemulihan infrastruktur dan perumahan tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah akan menjalankan tahapan pemulihan secara bertahap, mulai dari penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi jangka panjang.
||BACA JUGA: Presiden Prabowo Datangi Korban Bencana di Bener Meriah
Ia menegaskan bahwa pendekatan ini bertujuan agar pembangunan kembali infrastruktur tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga lebih kuat dan tahan terhadap potensi bencana di masa depan.
“Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh, lebih aman, dan mampu bertahan menghadapi risiko bencana ke depan,” ujar AHY.
AHY berharap masyarakat di wilayah terdampak tetap bersabar dan terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam proses pemulihan. Ia menekankan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk hadir dan membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana.
“Proses ini membutuhkan waktu, tenaga, dan dukungan semua pihak. Kami berharap masyarakat terus mendukung upaya pemerintah agar pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan efektif,” katanya. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
