Melalui Pendekatan Humanis, Wali Kota Temui PKL KZ Abidin untuk Masuk Pasar
Kantor-Berita.Com|| Suasana kawasan perdagangan di sepanjang Jalan KZ Abidin hingga area Mega Mall Bengkulu pada Jumat (09/01/26) terlihat berbeda dari biasanya. Di tengah kesibukan laju kendaraan dan aktivitas belanja warga, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi tampak mendatangi langsung para pedagang kaki lima (PKL) yang masih menjajakan barang di bahu jalan dan trotoar KZ Abidin. Kehadiran kepala daerah di titik-titik keramaian itu menarik perhatian sekaligus menjadi momentum sosialisasi kebijakan penataan kota yang sedang digencarkan pemerintah daerah.
Alih-alih melakukan penertiban secara represif, Dedy memilih berdialog dengan para pedagang. Ia mendekati satu per satu lapak, berbicara mengenai rencana penataan kawasan dan ketersediaan fasilitas perdagangan yang telah disiapkan pemerintah di lokasi resmi, yaitu Pasar Minggu dan Pasar Tradisional Modern (PTM). Menurutnya, kebijakan tersebut bukan bertujuan membatasi mata pencaharian masyarakat, melainkan mengarahkan aktivitas perdagangan agar lebih tertata, aman, dan mendukung wajah kota.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Tertibkan PKL, Satpol PP Tegaskan Badan Jalan Harus Kembali Fungsi
“Kami tidak melarang pedagang mencari nafkah. Tapi kami minta agar berjualan di dalam pasar. Di Pasar Minggu dan PTM sudah tersedia lapak yang layak dan aman,” ujar Dedy di sela dialog.
Dalam penjelasannya, Dedy menegaskan bahwa pemerintah sangat memahami keberadaan PKL KZ Abidin sebagai bagian penting ekonomi kerakyatan. Namun pembangunan kota juga menuntut ruang publik tertata. Menurutnya, memindahkan PKL ke pasar resmi merupakan opsi yang paling rasional dan menguntungkan kedua belah pihak.
||BACA JUGA: Satpol PP Bengkulu Tegaskan: PKL Harus Patuhi Aturan Perda
Ada tiga alasan utama yang melandasi kebijakan tersebut. Pertama adalah faktor keselamatan. Berjualan di badan jalan membuat pedagang dan pembeli berada dalam risiko kecelakaan lalu lintas. Alur kendaraan yang padat di jalur KZ Abidin membuat potensi benturan atau terserempet cukup tinggi, terutama pada jam sibuk.
Kedua adalah kelancaran lalu lintas. Selama beberapa tahun terakhir, titik ini dikenal sebagai salah satu area rawan macet di Bengkulu. Penyempitan jalan akibat lapak pedagang menyebabkan arus kendaraan melambat, termasuk ketika angkutan umum menurunkan penumpang. Banyak pengguna jalan mengeluhkan kondisi tersebut karena berdampak pada mobilitas harian.
Alasan ketiga terkait estetika kota. Penataan wajah kota kerap menjadi indikator kenyamanan sebuah wilayah, baik bagi warga lokal maupun wisatawan. Pemerintah menilai bahwa ruang publik harus bersih, rapi, dan memiliki fungsi yang jelas. Trotoar seharusnya berada pada fungsi utamanya sebagai jalur pejalan kaki, sementara ruang parkir dan badan jalan harus terbebas dari hambatan fisik yang mengganggu.
||BACA JUGA: Penertiban PKL Pasar Minggu Sempat Tegang, Dialog Terbuka Jadi Jalan Tengah
“Semua ini untuk menciptakan kota yang lebih bersih, rapi, dan nyaman. Kita ingin Bengkulu bisa maju dan bersaing dengan kota-kota lain,” ujar Dedy.
Dalam dialog tersebut, sejumlah pedagang mengeluhkan keterbatasan tempat di pasar resmi. Menanggapi hal itu, Dedy menyebut bahwa kapasitas lapak di Pasar Minggu dan PTM masih mencukupi untuk menampung pedagang yang selama ini berada di jalur KZ Abidin. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah siap memfasilitasi proses perpindahan.
Lapak-lapak di Pasar Minggu dinilai lebih teduh, terlindung dari hujan, dan memiliki akses yang mendukung aktivitas jual beli yang lebih nyaman. Sementara PTM, yang merupakan pasar semi modern, menawarkan fasilitas yang lebih terorganisasi, termasuk area parkir dan sistem keamanan.
||BACA JUGA: Penertiban PKL di Bengkulu, Dishub Sebut: Optimalkan Fungsi Jalan dan Trotoar untuk Kelancaran Lalu Lintas
“Semua sudah kami siapkan, tinggal kemauan bersama untuk menata kota ini agar lebih baik,” ungkap walikota Dedy.
Pendekatan Humanis, Bukan Represif
Selama ini, penertiban PKL kerap menjadi isu sensitif di banyak daerah karena menyangkut ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah Kota Bengkulu memilih strategi yang lebih lunak dengan mendahulukan komunikasi dan persuasif daripada penindakan. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, satuan terkait memang sudah mengimbau pedagang untuk masuk ke pasar. Namun kali ini, pejabat tertinggi turun langsung untuk menunjukkan keseriusan sekaligus empati terhadap persoalan lapangan.
Dialog antara pemimpin dan pedagang ini berlangsung dalam suasana santai. Beberapa pedagang terlihat menyampaikan pendapat, termasuk kekhawatiran terkait kunjungan pembeli jika pindah ke area pasar. Dedy menjawab bahwa pemerintah juga menyiapkan langkah untuk meningkatkan kunjungan, termasuk menata area parkir, mengoptimalkan alur distribusi barang, hingga kemungkinan kegiatan promosi pasar. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
