Exit Meeting BPK Jadi Momentum Perbaiki Tata Kelola Keuangan Bengkulu Selatan
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, usai mengikuti Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Senin (29/12/25).
Exit Meeting ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan yang dilakukan BPK selama 28 hari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
||BACA JUGA: Bupati Rifai Tajudin dan BPKP Teken IEPK, Bengkulu Selatan Mantapkan Komitmen Antikorupsi
Bupati Rifai Tajudin mengikuti kegiatan tersebut bersama Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten Umum dan Kepegawaian, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Direktur RSUD Hasanudin Daerah. Hadir pula perwakilan Tim BPK Provinsi Bengkulu yang memimpin jalannya Exit Meeting.
Exit Meeting merupakan tahapan akhir dari proses pemeriksaan BPK terhadap laporan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam forum ini, BPK menyampaikan gambaran umum hasil pemeriksaan awal, catatan-catatan penting, serta rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
||BACA JUGA: Bengkulu Selatan Dukung Sensus Ekonomi 2026, Bupati Rifai Tekankan Sinkronisasi Data
Bupati Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi atas kerja profesional tim BPK yang telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ia menilai proses pemeriksaan bukan semata-mata mencari kekurangan, melainkan sebagai sarana pembinaan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah, para kepala OPD, dan para camat yang telah menunjukkan komitmen dan kerja sama selama proses pemeriksaan berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada Tim BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu atas pembinaan dan masukan yang diberikan,” ujar Rifai dalam sambutannya.
Menurut Rifai, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan refleksi bersama untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
||BACA JUGA: Bupati Bengkulu Selatan Temui Mentan, Dorong Penguatan Sektor Pertanian
Bupati Rifai menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk menjadikan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Setiap anggaran yang dikelola adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” kata Rifai.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut yang cepat dan tepat dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut BPK
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, menyampaikan harapan agar hasil pemeriksaan ini menjadi titik awal perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan akhir dari proses, melainkan bagian dari siklus pembenahan yang harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.
“Saya berharap kepada seluruh kepala OPD, ini merupakan pemeriksaan awal kita. Semoga ke depan, dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita bisa meraih hasil terbaik, termasuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Yevri.
||BACA JUGA: BPK Periksa 17 OPD, Wagub Mian: Harus Transparan
Menurut Yevri, pencapaian opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi cerminan dari tata kelola pemerintahan yang sehat dan profesional. Ia menilai, opini tersebut akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
