Bengkulu Selatan Dukung Sensus Ekonomi 2026, Bupati Rifai Tekankan Sinkronisasi Data
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus memperkuat langkah menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis data. Komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan, Kamis (16/10/25), di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Sukarni, S.P., M.Si, dan sejumlah pejabat daerah. Sementara dari pihak BPS, hadir langsung Kepala BPS Bengkulu Selatan, Mohammad Fathan Romdhoni, SST., M.Sc, beserta jajaran pegawai.
||BACA JUGA: Bupati Rifai Tajudin dan BPKP Teken IEPK, Bengkulu Selatan Mantapkan Komitmen Antikorupsi
Audiensi ini membahas dua hal strategis: pemantapan data kemiskinan daerah dan sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, yang akan segera dilakukan secara nasional oleh BPS.
Bupati Rifai Tajudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di wilayah Bengkulu Selatan. Menurutnya, sensus ini memiliki arti penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi yang akurat dan berkelanjutan.
||BACA JUGA: BWS Sumatera VII Klarifikasi Proyek Irigasi di Bengkulu Selatan, Pastikan Sudah Sesuai Prosedur
“Sensus ekonomi bukan hanya kegiatan rutin statistik, tetapi merupakan fondasi untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Data yang valid dan akurat akan membantu kami menyusun strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menekan angka stunting,” ujar Bupati Rifai.
Ia menegaskan, pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan BPS untuk memastikan seluruh pelaku usaha, baik besar maupun kecil, ikut berpartisipasi dalam pendataan. “Kita ingin semua pelaku usaha di Bengkulu Selatan terdata dengan baik. Dari situ kita tahu potensi ekonomi daerah secara riil,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Rifai juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antarinstansi. Menurutnya, data yang tidak sinkron sering menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan, maupun upaya penanganan stunting.
||BACA JUGA: Wamen Transmigrasi Kunjungi Bengkulu Selatan, Gelontorkan Rp4,5 Miliar
“Kadang data yang kita miliki dengan data pusat tidak sama. Akibatnya, program bantuan tidak tepat sasaran. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Bupati meminta BPS untuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Perencanaan Daerah, agar seluruh data kemiskinan dan stunting dapat diperbarui secara berkala dan berbasis fakta di lapangan.
Ia menambahkan, keakuratan data akan menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan daerah yang lebih terukur. “Kita tidak boleh hanya bekerja berdasarkan asumsi. Semua kebijakan harus berdasar pada data yang valid dan terkini,” jelasnya.
||BACA JUGA: Wabup Bengkulu Selatan Sambut Dokter Internsip PIDI III, Perkuat Layanan Kesehatan Daerah
Bupati Rifai turut mengajak seluruh pelaku usaha di Bengkulu Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai, partisipasi dunia usaha akan memperkaya data ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Bengkulu Selatan dalam peta investasi nasional.
Sementara itu, Kepala BPS Bengkulu Selatan, Mohammad Fathan Romdhoni, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalin sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal.
Menurut Fathan, SE2026 akan menjadi sensus ekonomi terbesar dalam satu dekade terakhir, mencakup seluruh sektor usaha, baik formal maupun informal. Pendataan ini akan dilakukan secara digital dengan metode yang lebih cepat dan akurat.
||BACA JUGA: Bupati Bengkulu Selatan Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan di Entry Meeting BPK
“Kami berkomitmen mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan data statistik yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses. SE2026 akan menjadi pijakan penting dalam menyusun peta ekonomi daerah,” ungkap Fathan.
“Kami berharap pelaku usaha dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa bisa terbuka memberikan data yang benar. Dari data itulah pemerintah bisa menyusun kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha lokal,” tutur Rifai. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: Iqbal
