Wali Kota Bengkulu: Pembangunan Harus Terarah dan Berkelanjutan
Kantor-Berita.Com|| Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kalangan akademisi perguruan tinggi dalam merumuskan dan menentukan arah pembangunan Kota Bengkulu ke depan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar pembangunan kota berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Dedy Wahyudi saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu 2025–2045, Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sekaligus kick off meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
||BACA JUGA: Wagub Bengkulu Buka Musrenbang RPJMD 2025 – 2029 Prioritaskan Jalan Provinsi
Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang Hidayah I, Kantor Wali Kota Bengkulu, Senin (15/12), dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Dedy Wahyudi menekankan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak boleh disusun secara sepihak. Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan berbasis kajian ilmiah dan data akademis agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan.
||BACA JUGA: Wagub Bengkulu Pimpin Forum Konsultasi RPJMD
“Perguruan tinggi memiliki para ahli di berbagai bidang. Mereka perlu kita kolaborasikan dengan pemerintah agar perencanaan pembangunan Kota Bengkulu benar-benar terarah. Kita harus tahu mau membawa kota ini ke mana, dan bagaimana agar Bengkulu bisa sejajar dengan kota-kota besar lainnya,” ujar Dedy Wahyudi.
Ia menilai, peran akademisi sangat penting dalam memberikan perspektif ilmiah, analisis kebijakan, serta rekomendasi strategis yang dapat memperkaya program pembangunan daerah.
Dedy menjelaskan bahwa RPJPD 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi peta jalan pembangunan Kota Bengkulu selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam menentukan visi besar kota, arah kebijakan, serta target pembangunan lintas generasi.
||BACA JUGA: Forum Konsultasi Publik II KLHS: RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029 Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Sementara itu, RPJMD 2025–2029 menjadi turunan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu dalam satu periode kepemimpinan. RPJMD juga menjadi acuan utama bagi seluruh OPD dalam menyusun program dan kegiatan tahunan.
“RPJPD dan RPJMD ini tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Isinya harus benar-benar hidup, menjadi pedoman kerja kita semua, dan mampu menjawab tantangan pembangunan kota, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan,” tegas Dedy.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bengkulu juga secara resmi membuka kick off meeting penyusunan RKPD Tahun 2027. Penyusunan RKPD lebih awal dinilai penting agar program pembangunan daerah dapat disiapkan secara matang, terintegrasi, dan selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang.
||BACA JUGA: Pj Sekda Kota Bengkulu Buka Bimtek KLHS dan RPJMD 2025-2029: Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Dedy, RKPD merupakan instrumen penting yang menentukan arah pembangunan tahunan, termasuk penentuan prioritas anggaran, program strategis, dan indikator kinerja.
“Dengan perencanaan yang matang sejak awal, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bengkulu,” ujarnya.
elain akademisi, Dedy Wahyudi juga menekankan peran strategis Forkopimda dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, dan unsur pimpinan daerah lainnya dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai fondasi utama pembangunan.
||BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Optimalkan PAD, Bentuk Satgasus
“Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa stabilitas. Karena itu, sinergi dengan Forkopimda harus terus kita jaga dan perkuat,” kata Dedy.
Ia menilai, komunikasi yang baik antar pimpinan daerah akan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, mulai dari isu sosial, keamanan, hingga penegakan hukum yang berdampak langsung pada iklim pembangunan dan investasi. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
