Pemkot Bengkulu Tegaskan Pelayanan Publik Harus Aktif dan Menyentuh Masyarakat
Kantor-Berita.Com|| WaliKota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik di tingkat akar rumput. Ia meminta seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bengkulu untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan warga, dan menyerap aspirasi masyarakat, terutama terkait persoalan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan pengendalian banjir.
Instruksi tegas itu disampaikan Dedy Wahyudi pada Kamis (30/10), saat memberikan arahan kepada para pemangku wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Ia menilai, kehadiran pemimpin wilayah di tengah masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari tanggung jawab untuk memastikan pembangunan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.
||BACA JUGA: Dedy Wahyudi Genjot Infrastruktur dan Pariwisata Bengkulu Demi Ekonomi Daerah
“Saya ingin camat dan lurah sering turun ke lapangan, menemui masyarakat, dan mendengarkan aspirasi mereka. Terutama soal infrastruktur yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga,” tegas Dedy.
Pemerintah Kota Bengkulu saat ini tengah memfokuskan pembangunan infrastruktur dasar sebagai salah satu program utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Menurut Dedy Wahyudi, dua sektor yang menjadi perhatian khusus adalah perbaikan jalan lingkungan dan penanganan banjir di sejumlah titik rawan yang kerap menjadi keluhan masyarakat.
||BACA JUGA: KUA-PPAS 2026 Disahkan, Dedy Wahyudi Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
Ia menilai, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dijalankan, tetapi juga dari tingkat manfaat dan ketepatan sasaran setiap kegiatan pembangunan tersebut. Karena itu, ia meminta setiap camat dan lurah untuk mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak di wilayahnya masing-masing, agar prioritas pembangunan dapat disusun secara objektif dan efisien.
“Dana kita terbatas, tidak mungkin semua bisa langsung terakomodir dalam satu waktu. Tapi kalau lurah dan camat rajin turun ke lapangan, mereka pasti hafal kondisi wilayahnya. Misalnya, di satu daerah kalau hujan sebentar langsung banjir, maka itu yang harus kita prioritaskan,” jelasnya.
WaliKota Bengkulu Dedy Wahyudi menekankan, setiap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap pengajuan pembangunan wajib melalui proses identifikasi dan verifikasi lapangan agar tidak terjadi pemborosan anggaran atau proyek yang tidak memiliki dampak signifikan.
||BACA JUGA: Dari Sadesahe hingga Sapo Suruh, Dedy Wahyudi Bangun Ketahanan dan Kemandirian Warga
“Pembangunan itu harus dilihat seberapa besar manfaatnya untuk masyarakat. Jangan sampai proyek dilakukan hanya karena permintaan kelompok tertentu, tetapi tidak berdampak langsung pada warga sekitar,” ujarnya menegaskan.
Selain itu, Dedy meminta setiap camat dan lurah untuk menjadi ujung tombak dalam mengawasi dan menjaga kualitas pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, peran aktif aparatur di tingkat bawah akan mempercepat proses pembangunan sekaligus meminimalisir penyimpangan di lapangan.
Wali Kota juga menyinggung soal pengelolaan anggaran daerah yang harus dilakukan secara cermat dan transparan. Ia menyadari, keterbatasan dana menjadi tantangan besar dalam memenuhi semua kebutuhan infrastruktur masyarakat. Oleh sebab itu, Pemkot Bengkulu menerapkan strategi selektif dan bertahap dalam menentukan proyek pembangunan yang akan dijalankan.
||BACA JUGA: Dedy Wahyudi: Dana Transfer Berkurang, Tapi Pelayanan Publik Tidak Boleh Turun
“Saya mendengar banyak keluhan dari masyarakat tentang jalan rusak, drainase yang tersumbat, dan lampu jalan yang mati. Semua akan kita tangani, tapi secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas. Kita fokuskan dulu yang benar-benar mendesak,” ungkap Dedy.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Dedy Wahyudi juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara aparat wilayah dan masyarakat. Ia meminta setiap lurah dan camat untuk tidak hanya menunggu laporan dari warga, tetapi aktif melakukan pemantauan di lapangan agar setiap persoalan dapat direspon dengan cepat.
“Saya tidak mau dengar lagi ada lurah atau camat yang tidak tahu kondisi wilayahnya. Harus sering turun, lihat langsung bagaimana kondisi jalan, drainase, atau fasilitas publik lainnya,” katanya. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
