Menkeu Minta Daerah Tak Tumpuk Dana di Bank, Bengkulu Siap Gerakkan APBD untuk Pertumbuhan

Pendapatan Asli Daerah
Foto: Menkeu Minta Daerah Tak Tumpuk Dana di Bank, Bengkulu Siap Gerakkan APBD untuk Pertumbuhan, (Ft/Ist).

Menkeu Minta Daerah Tak Tumpuk Dana di Bank, Bengkulu Siap Gerakkan APBD untuk Pertumbuhan

Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus memperkuat kinerja ekonomi daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan realisasi belanja daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi regional agar tetap stabil di tengah dinamika ekonomi nasional.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat virtual bertajuk “Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi” yang digelar pada Senin (20/10/25). Dalam arahannya, Purbaya menegaskan pentingnya pemerintah daerah mengelola keuangan secara efisien dan produktif, khususnya dana yang disimpan di bank.

||BACA JUGA: Daerah Protes Pemotongan TKD: APPSI Minta Keadilan Fiskal, Bengkulu Terdampak Rp347 Miliar

“Kelola dana Pemda di bank dengan efisien. Simpan secukupnya, jangan biarkan uang tidur. Uang harus bekerja membantu ekonomi daerah,” tegas Purbaya memalui Daring.

Ia menambahkan, percepatan realisasi belanja daerah yang cepat dan tepat sasaran sangat penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memperluas sumber PAD.

||BACA JUGA: Dana Transfer ke Daerah Tidak Dipotong dalam RAPBN 2026, Malah Bisa Bertambah

“Perkuat tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama dalam pembangunan ekonomi,” tambah Purbaya.

Purbaya menyebut bahwa realisasi transfer ke daerah tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah pusat berharap, dana tersebut segera digunakan secara optimal untuk mendanai berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan layanan publik di daerah.

Menurutnya, uang pemerintah daerah yang tersimpan terlalu lama di perbankan tanpa pemanfaatan produktif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, ia meminta kepala daerah dan bendahara daerah untuk mengefisienkan manajemen keuangan, agar dana publik segera berputar dan memberi dampak ekonomi langsung ke masyarakat.

||BACA JUGA: Likuiditas Rp200 Triliun Dorong Saham Bank BUMN Menguat

“Belanja pemerintah daerah harus cepat, tepat, dan memiliki multiplier effect. Jangan biarkan uang daerah hanya mengendap di rekening,” tegas Purbaya.

Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu langsung melakukan koordinasi di Balai Raya Semarak Bengkulu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang menyampaikan laporan terkini tentang kondisi fiskal daerah.

Menurut Herwan, hingga triwulan keempat tahun 2025, realisasi pendapatan daerah Bengkulu telah mencapai 60,06 persen, sementara realisasi belanja daerah berada di angka 53,50 persen. Meski cukup baik, kondisi ini masih dianggap “warning” karena pendapatan belum optimal dan perlu percepatan belanja menjelang akhir tahun anggaran.

||BACA JUGA: Pemprov dan Pemkot Bengkulu Sepakat Hibah Aset: Dorong Pemanfaatan Barang Milik Daerah Secara Optimal

“Dalam 90 hari ke depan, kita akan menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan dengan mengelola dana di bank secara efisien agar mampu mendorong perputaran ekonomi daerah,” jelas Herwan Antoni.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat sumber PAD dan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.

“Kalau pendapatan tinggi, belanja juga harus tinggi. Saat ini Bengkulu masih dalam kategori baik karena keseimbangan fiskal tetap terjaga,” ujarnya.

||BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Gelar High Level Meeting Evaluasi Anggaran 2025

Pemprov Bengkulu kini tengah fokus memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan prinsip efisiensi dan transparansi. Pemerintah memastikan seluruh anggaran digunakan secara efektif untuk kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Belanja daerah harus berkualitas, bukan sekadar terserap. Kami ingin setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkap Herwan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan investor. Dengan tata kelola yang baik, Bengkulu diharapkan bisa menarik lebih banyak investasi pada tahun 2026 mendatang.

||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Siap Kelola Pantai Panjang dan Hibah Mess Pemda, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Pesat

“Kami akan memperkuat tata kelola dan menjaga kepercayaan investor, sehingga investasi tahun depan bisa meningkat signifikan,” Pungkas Herwan. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *