Pemprov Bengkulu Gelar High Level Meeting Evaluasi Anggaran 2025
KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu serta para penjabat bupati dan wali kota menggelar High Level Meeting (HLM) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025, Acara ini berlangsung di Gedung Pola Provinsi Bengkulu pada Selasa (11/02/25) dan bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih periode 2025-2030, Helmi Hasan dan Mian.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menekankan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan anggaran daerah dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus berjalan selaras agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Rosjonsyah menyampaikan bahwa janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang program yang tidak hanya realistis, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran daerah harus dikelola dengan baik dan terarah agar seluruh program pembangunan yang dijanjikan dapat terealisasi dengan maksimal,” ujar Rosjonsyah.
BACA JUGA: Pengendalian inflasi Daerah, Gubernur Bengkulu Pimpin High Level Meeting TPID
Selain membahas perencanaan anggaran, HLM ini juga mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah selama tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPKP Bengkulu, beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam menyerap anggaran secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih matang untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama dalam evaluasi ini adalah peningkatan efisiensi belanja daerah. Plt Gubernur menekankan bahwa anggaran yang tersedia harus digunakan secara cermat, terutama dalam proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Pembangunan harus berbasis kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar proyek tanpa manfaat nyata,” tegas Plt Gubernur Rosjonsyah.
Selain itu, pertemuan High Level Meeting ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. BPKP Bengkulu menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus memiliki akuntabilitas yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Dalam hal ini, pemerintah daerah diminta untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal digitalisasi sistem keuangan daerah.
BACA JUGA: Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Bengkulu, dalam Mengendalikan Inflasi
Rosjonsyah menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus terus diperkuat agar pembangunan di Bengkulu berjalan lebih baik, “Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, Oleh karena itu sinergi antara semua pihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah ke depan,” tutup Rosjonsyah. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
