Dedy Wahyudi: Dana Transfer Berkurang, Tapi Pelayanan Publik Tidak Boleh Turun
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mengutamakan pelayanan publik kepada masyarakat, meski menghadapi tantangan berupa pengurangan dana transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kebijakan pengurangan dana transfer ini berlaku secara nasional dan berdampak pada hampir seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Bengkulu. Namun, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak akan menjadi alasan bagi jajarannya untuk menurunkan kualitas pelayanan.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Tetap Fokus Pada Program Prioritas, Saat Krisis Fiskal
“Kita harus tetap semangat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jangan sampai kondisi ini membuat kita lemah. Pelayanan publik tetap nomor satu,” tegas Dedy saat memberikan arahan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (16/10/25).
Dedy mengakui, pengurangan dana transfer dari pusat memang menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas pelayanan dan keberlanjutan pembangunan di daerah. Meski demikian, ia menilai kondisi ini justru menjadi momentum untuk memperkuat sistem manajemen keuangan daerah agar lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
||BACA JUGA: Bengkulu Segera Miliki Kodam Baru, Pemprov Siapkan Lahan Eks HGU
“Efisiensi bukan berarti menurunkan semangat kerja. Justru sebaliknya, kita harus semakin kreatif dan inovatif dalam mengelola anggaran yang ada. Tujuannya satu: bagaimana masyarakat tetap mendapat pelayanan terbaik,” ujarnya.
Wali Kota menekankan pentingnya perubahan paradigma kerja di kalangan ASN. Setiap pegawai diminta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk memberikan pelayanan prima.
“Jangan sampai yang dulu selalu tersenyum sekarang malah merengut. Itu tidak boleh. Masyarakat tidak perlu tahu kita sedang sulit anggaran, yang mereka tahu kita harus tetap melayani dengan ramah dan cepat,” kata Dedy.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Catat Kinerja Positif, Realisasi PBB 2025 Capai Rp19,1 Miliar
Dalam arahannya, Dedy meminta seluruh ASN dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Bengkulu agar melakukan penyesuaian anggaran secara cermat. Setiap program kerja harus dievaluasi ulang untuk memastikan efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pengeluaran operasional, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial dikendalikan. Anggaran yang tersedia harus lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik.
“Saya minta semua kepala dinas lebih selektif. Gunakan anggaran untuk hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kalau bisa hemat, ya hematlah. Tapi pelayanan jangan pernah dikurangi,” ujarnya Dedy.
||BACA JUGA: Dana TKD Dipangkas, Bupati Bengkulu Utara Ngadu ke Menteri PUPR Pastikan Proyek Prioritas Lanjut
Meski menekankan efisiensi, Dedy tidak ingin semangat kerja ASN menurun. Ia bahkan mengajak jajarannya untuk tetap menjaga kekompakan, optimisme, dan solidaritas di tengah situasi sulit.
“Jangan saling menyalahkan, jangan pesimis. Kita hadapi bersama, insya Allah semua akan berlalu. Semangat ini yang harus kita jaga,” terang Dedy.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Bengkulu telah melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Penyesuaian ini meliputi pengaturan ulang prioritas belanja, pengetatan belanja rutin, dan penguatan program berbasis pelayanan publik.
||BACA JUGA: Kejaksaan dan Pemkot Bengkulu Kolaborasi Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Program Jaga Desa
Bahkan sebelum kebijakan pengurangan dana transfer berlaku penuh, sejumlah perangkat daerah telah melakukan efisiensi internal secara mandiri. Langkah tersebut diapresiasi langsung oleh Wali Kota.
“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang telah berinisiatif menyesuaikan anggaran tanpa menunggu perintah. Ini menunjukkan semangat dan komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas daerah,” Pungkas Dedy. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
