Likuiditas Rp200 Triliun Dorong Saham Bank BUMN Menguat
Kantor-Berita.Com, Jakarta|| Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan mengucurkan likuiditas sebesar Rp200 triliun ke sektor perbankan. Kebijakan ini langsung menggairahkan pasar modal. Pada perdagangan Kamis (11/9/2025), saham – saham bank BUMN yang berpelat merah di Bursa Efek Indonesia (BEI) melonjak tajam, mencerminkan optimisme investor terhadap dampak positif kebijakan tersebut.
Di lantai bursa, empat saham bank besar milik negara mencatat penguatan signifikan sejak pembukaan pasar. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) tercatat mengalami lonjakan hingga 6,10 persen. Bank Mandiri (BMRI) naik sekitar 2,27 persen. Bank Rakyat Indonesia (BRI) membukukan kenaikan lebih dari 5 persen. Bank Tabungan Negara (BTN) ikut terdongkrak hampir 5,5 persen.
BACA JUGA: Satgas PKH Serahkan 674 Ribu Hektare Lahan ke Negara, Total Tembus 3,3 Juta Hektare
Kenaikan ini dipicu sentimen positif dari pengumuman pemerintah mengenai pencairan dana besar untuk memperkuat perbankan. Investor menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan likuiditas, penyaluran kredit, serta kinerja keuangan bank BUMN pada semester kedua tahun 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah akan menarik sebagian dana negara yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI). Dari total sekitar Rp425 triliun, pemerintah memutuskan untuk memindahkan Rp200 triliun ke bank-bank nasional.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Bertemu Presiden UEA MBZ, Bahas Perdamaian dan Perkuat Kerja Sama Strategis
“Dana ini harus benar-benar disalurkan ke masyarakat melalui kredit produktif, bukan untuk dibelanjakan pada Surat Utang Negara (SUN) atau disimpan kembali di bank sentral,” tegas Menkeu saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Menurut Purbaya, tujuan utama kebijakan ini adalah mempercepat peredaran uang di masyarakat, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih merata.
Pemerintah berharap dana jumbo ini akan menjadi motor penggerak sektor riil. Dengan likuiditas tambahan, perbankan diharapkan lebih agresif menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), korporasi, hingga sektor infrastruktur strategis.
BACA JUGA: BLINC 2.0 Bengkulu 2025: Pemprov Targetkan Investasi Rp10,3 Triliun untuk Perkuat Ekonomi Daerah
“Dana Rp200 triliun ini bukan hanya angka besar, tetapi simbol kehadiran negara dalam memperkuat fondasi ekonomi. Kami ingin memastikan dana ini mengalir ke usaha produktif, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas daya beli masyarakat,” tambah Purbaya.
Menkeu juga mengingatkan agar Bank Indonesia tidak kembali menyerap dana tersebut. Ia menegaskan bahwa likuiditas ini harus benar-benar berputar dalam sistem keuangan dan sampai ke masyarakat.
Langkah pemerintah ini dinilai sebagai strategi countercyclical untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global. Dengan ketidakpastian ekonomi dunia, terutama akibat perlambatan ekonomi di beberapa negara besar, Indonesia perlu memperkuat fondasi dalam negeri.
BACA JUGA: Gubernur Bengkulu Instruksikan Sekolah Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo
“Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan PDB dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” jelas Purbaya.
Ekonom menilai, jika dana Rp200 triliun berhasil disalurkan optimal ke sektor riil, maka dampaknya bisa menambah pertumbuhan ekonomi hingga 0,5–1 persen pada kuartal keempat 2025.
Bursa Efek Indonesia merespons kebijakan ini dengan pergerakan positif di sektor perbankan. Lonjakan saham bank pelat merah dipandang wajar karena tambahan likuiditas akan memperkuat kinerja fundamental perbankan.
Investor ritel hingga institusi asing berbondong-bondong masuk ke saham-saham sektor keuangan. Hal ini tercermin dari meningkatnya volume transaksi serta kapitalisasi pasar perbankan BUMN yang melonjak dalam sehari.
BACA JUGA: Pulau Enggano, Seluma, dan Kaur Dapat Proyek Kampung Nelayan dari KKP
“Pasar membaca langkah pemerintah ini sebagai katalis positif. Dengan tambahan likuiditas, risiko kredit bermasalah (NPL) bisa ditekan, margin bunga bersih (NIM) tetap terjaga, dan bank bisa lebih ekspansif,” ujar analis pasar modal.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini. Melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, pemerintah memastikan aliran dana Rp200 triliun benar-benar produktif.
“Kami berharap langkah ini memberi dorongan besar bagi ekonomi nasional. Dengan penyaluran kredit yang tepat, kami yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih cepat, stabil, dan inklusif,” pungkas Menkeu. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
