High Level Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2025, Inspektur Kota Bengkulu Tekankan Efektivitas Anggaran
KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Inspektur Kota Bengkulu, Eka Rika Rino, mewakili Pj Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, dalam acara High Level Meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu tahun 2025, Acara ini berlangsung di ruang Pola Provinsi pada Selasa (11/2/25) dan dihadiri langsung oleh Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah. Selain itu, pertemuan ini juga diikuti oleh seluruh kepala daerah serta kepala Bappeda dari kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.
High Level Meeting kali ini menghadirkan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bengkulu untuk mengevaluasi perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah, Dalam kesempatan ini, Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo, menyerahkan secara langsung surat tugas evaluasi kepada Plt Gubernur dan kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota.
BACA JUGA: Pengendalian inflasi Daerah, Gubernur Bengkulu Pimpin High Level Meeting TPID
Inspektur Kota Bengkulu, Eka Rika Rino, menyampaikan bahwa proses asistensi BPKP di Kota Bengkulu telah berjalan dan telah masuk ke tahap implementasi di Bappeda.
“Di Kota Bengkulu, asistensi dari BPKP sudah berlangsung, Acara hari ini lebih bersifat seremonial untuk seluruh provinsi, sementara di Kota Bengkulu, pendampingan sudah berjalan di Bappeda,” ujar Eka.
Salah satu poin utama dalam pertemuan ini adalah pentingnya sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi kepala daerah. Plt Gubernur Bengkulu menegaskan bahwa perencanaan yang tidak sinkron dapat menghambat efektivitas pembangunan daerah.
“Visi dan misi kepala daerah harus sesuai dengan RPJMD, Jika belum bisa direalisasikan dalam APBD murni karena sudah disahkan, maka bisa dimasukkan dalam APBD perubahan, Yang terpenting adalah memastikan perencanaan strategis berjalan maksimal, Kita harus berorientasi pada output yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar outcome tanpa dampak,” jelas Eka.
Kepala BPKP Bengkulu, Faeshol Cahyo, menyoroti beberapa tantangan yang selama ini ditemukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara program yang dirancang dengan kebutuhan masyarakat.
“Banyak perencanaan yang masih kurang baik, Beberapa kegiatan yang disusun juga masih kurang relevan, Kita sering menemukan anggaran sudah digunakan untuk pengadaan barang, tetapi barang tersebut tidak termanfaatkan secara optimal, Di sinilah pentingnya peran strategis kepala daerah, Sekda dan kepala Bappeda dalam memastikan anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ungkap Faeshol.
BACA JUGA: Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Bengkulu, dalam Mengendalikan Inflasi
High Level Meeting ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh terjadi kebocoran maupun pemborosan.
“Serapan APBD yang tinggi bukanlah indikator keberhasilan jika manfaatnya bagi masyarakat masih rendah, Anggaran harus digunakan secara efisien agar benar-benar mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan warga,” Tegas Faeshol. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
