KPK Evaluasi Capaian MCP dan SPI di Pemkot Bengkulu, Dorong Kolaborasi untuk Pencegahan Korupsi
KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu baru saja menerima kunjungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Evaluasi Capaian MCP. Pertemuan ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah Eko Agusrianto, serta dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang Hidayah II, kantor Walikota, pada Kamis, (25/7/24).
Kedatangan KPK bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) serta hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam kegiatan ini, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) Wilayah I KPK, Harun Hidayat, memberikan saran dan masukan, serta berdialog langsung dengan Kepala OPD Pemkot Bengkulu.
BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Integritas dengan Dukungan KPK
Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah inisiatif KPK RI untuk mencegah korupsi melalui intervensi preventif. Dalam beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kota Bengkulu telah mendapatkan nilai yang cukup bagus untuk MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Untuk itu, Kota Bengkulu bertekad untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian ini dengan memenuhi syarat-syarat MCP yang berlaku pada tahun 2024, meskipun terdapat beberapa perubahan dalam persyaratan tersebut.
Pj Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan KPK dan mengapresiasi upaya evaluasi yang dilakukan. Arif menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot Bengkulu dan KPK dalam menjaga integritas dan mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan. Ia juga berharap bahwa dengan adanya evaluasi ini, Pemkot Bengkulu dapat terus meningkatkan kinerja dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya.
BACA JUGA: Pemdes Suka Negeri Berpartisipasi dalam Web Binar Percontohan Desa Anti Korupsi oleh KPK RI
”Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan evaluasi yang dilakukan oleh KPK, Ini adalah langkah penting bagi kami untuk terus menjaga integritas dan mencegah korupsi di lingkungan Pemkot Bengkulu, Dengan kerjasama yang baik, kami berharap dapat terus meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pelayanan publik,” ujar Arif.
Harun Hidayat dari KPK juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkot Bengkulu dalam menjaga integritas dan transparansi. Ia menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak untuk terus berupaya mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
BACA JUGA: Rapat Koordinasi Pemkab Bengkulu Tengah dan KPK RI
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkot Bengkulu dalam menjaga integritas dan transparansi, Komitmen yang kuat dari semua pihak sangat penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Harun.
Dalam dialog dengan para Kepala OPD, Harun memberikan beberapa saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas MCP dan SPI di Kota Bengkulu. Ia menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pegawai agar lebih memahami dan mampu menjalankan tugas-tugas pencegahan korupsi dengan baik.
“Kami mendorong adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pegawai agar lebih memahami dan mampu menjalankan tugas-tugas pencegahan korupsi dengan baik, Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa MCP dan SPI dapat berjalan dengan efektif,” tambah Harun.
BACA JUGA: Pj Walikota dan KPK Perkuat Sinergi dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Bengkulu
Selain itu, Harun juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengusulkan agar Pemkot Bengkulu mengembangkan sistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi kinerja pemerintah.
“Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi, Kami mengusulkan agar Pemkot Bengkulu mengembangkan sistem informasi yang transparan dan mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi kinerja pemerintah,” ujar Harun. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
