Rapat Koordinasi Pemkab Bengkulu Tengah dan KPK RI: Implementasi Nota Kesepahaman APIP dan APH untuk Pencegahan Korupsi
KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU TENGAH|| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, melalui Asisten Bidang Administrasi Umum H. Elyandes Kori, S.E., M.Si, mengadakan rapat koordinasi dengan tim Korsupgah KPK RI pada Rabu, 15 Mei 2024. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati ini bertujuan untuk membahas implementasi nota kesepahaman antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Hadir dalam rapat tersebut AKBP Fernando dari Divisi Hukum Mabes Polri, perwakilan dari Kejaksaan Agung, Inspektorat Jenderal Kemendagri, KPK RI, serta Inspektur Daerah Bengkulu Tengah, Welldo Kurniyanto, S.E., M.M., CGCAE. Selain itu, turut hadir Staf Ahli Bengkulu Tengah, tim audit, dan undangan lainnya.
BACA JUGA: Pj Walikota dan KPK Perkuat Sinergi dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Bengkulu
Elyandes menyampaikan permohonan maaf dari Penjabat (PJ) Bupati yang tidak dapat hadir secara langsung karena harus menghadiri kegiatan evaluasi Penjabat Bupati Triwulan keempat di Jakarta. Elyandes menegaskan pentingnya rapat ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara APIP dan APH di Bengkulu Tengah.
Dalam sambutannya, AKBP Fernando menjelaskan bahwa tujuan kedatangan tim Korsupgah KPK RI adalah untuk melakukan supervisi terhadap implementasi nota kesepahaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
”Kami ingin melihat bagaimana implementasinya di lapangan, apakah ada kendala dalam pelaksanaannya, sehingga ke depannya proses pencegahan korupsi di pemerintahan daerah dapat diminimalisir,” ujar Fernando.
BACA JUGA: Sukses Kota Bengkulu dalam Pengelolaan PSU: KPK Beri Penghargaan
Tidak hanya itu, AKBP Fernando juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi bagian dari pengawasan dan pelaporan jika terjadi indikasi korupsi.
“Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas korupsi, Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan setiap indikasi korupsi yang mereka temui,” kata Fernando.
Fernando menambahkan bahwa pihaknya akan memantau dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan pembinaan maupun penegakan hukum. Harapannya, kesadaran pemerintah daerah dalam meminimalisir tindak pidana korupsi semakin meningkat, sehingga kinerja pemerintahan semakin hari semakin baik. Selain itu, sinergi antara APH, penegak hukum, dan APIP diharapkan dapat berjalan dengan baik dan efektif.
BACA JUGA: Ketua KPK Sementara Nawawi Fokus pada Pencapaian Target Kinerja Dalam Pemberantasan Korupsi
Welldo Kurniyanto, Inspektur Daerah Bengkulu Tengah, juga menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur anti-korupsi diterapkan dengan baik. Menurutnya, rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan tindakan nyata dalam pencegahan korupsi.
Selain itu, Welldo menggarisbawahi bahwa pengawasan yang ketat dan efektif harus menjadi prioritas, mengingat dampak negatif korupsi terhadap pembangunan daerah.
“Kita harus terus bekerja sama dan memperkuat pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah bebas dari korupsi,” ujarnya. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
