28 Desa di Mukomuko Ajukan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua 2024

Pencairan Dana Desa
28 Desa di Mukomuko Ajukan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua 2024 (Istimewa)

28 Desa di Mukomuko Ajukan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua 2024

KANTOR-BERITA.COM, MUKOMUKO|| Sebanyak 28 dari 148 desa di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah mengajukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua tahun 2024. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Wagimin, menyampaikan informasi ini di Mukomuko pada hari Rabu.

“Dari 148 desa, 28 desa telah mengajukan pencairan DD dan ADD tahap kedua sebesar 60 persen,” kata Wagimin.

BACA JUGA: 4.127 Keluarga di Mukomuko Terima BLT-DD Tahun 2024

Pada tahun 2024, 148 desa di Kabupaten Mukomuko menerima Dana Desa sebesar Rp118 miliar dari pemerintah pusat melalui APBN, yang meningkat Rp1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, 148 desa tersebut juga menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp65 miliar. Sebanyak 74 persen dari dana ini akan dibagi rata ke 148 desa, sedangkan 1 persen dialokasikan sebagai hadiah untuk desa-desa yang menunjukkan kemandirian Keuangan.

Berkas pengajuan pencairan DD dan ADD dari 28 desa telah disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) sejak tanggal 23 April hingga 20 Mei 2024. Sementara itu, 120 desa lainnya belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap kedua. Wagimin menjelaskan bahwa pengajuan DD dan ADD tahun ini dilakukan dalam dua tahap, sehingga tidak ada batasan waktu yang ketat dan pengajuan bisa dilakukan hingga Desember.

BACA JUGA: Pelantikan pejabat eselon II Pemkab Mukomuko, Meningkatan kinerja pemerintah daerah

Namun, ia menambahkan bahwa pengajuan pencairan DD dan ADD tidak mungkin dilakukan hingga akhir tahun karena proses realisasi membutuhkan waktu, sehingga desa-desa harus segera mengajukan pencairan.

Wagimin menjelaskan bahwa 120 desa yang belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap kedua masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Salah satu persyaratan pengajuan pencairan adalah minimal 60 persen realisasi keuangan tahap pertama harus sudah tercapai. Selain itu, realisasi fisik pekerjaan juga harus mencapai sekitar 60 hingga 70 persen, sesuai dengan data yang diinput di Omspan. Omspan sendiri merupakan sistem yang digunakan sebagai syarat pengajuan pencairan.

Untuk mempercepat pengajuan pencairan DD dan ADD tahap kedua, PMD Kabupaten Mukomuko berkolaborasi dengan pihak kecamatan. Wagimin menyebutkan bahwa rekan-rekan di kecamatan melakukan monitoring di desa-desa untuk mengarahkan dan mendorong desa agar segera merealisasikan pengajuan pencairan DD dan ADD.

BACA JUGA: Hadapi Kerawanan Pangan di Kabupaten Mukomuko, Pemkab Antisipasi

“Dengan adanya monitoring dari teman-teman di kecamatan, diharapkan desa-desa dapat mempercepat realisasi pengajuan pencairan DD dan ADD,” jelas Wagimin.

Proses pencairan dana desa dan alokasi dana desa tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa desa mungkin menghadapi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan atau administrasi yang menyebabkan keterlambatan pengajuan pencairan. Namun, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan dan arahan agar setiap desa dapat memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal dan tepat waktu

“Dengan pencairan dana yang tepat waktu, diharapkan pembangunan di desa-desa dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Wagimin.

BACA JUGA: Mukomuko: Sebanyak 76 Desa Ajukan Penyaluran DD Tahap Pertama

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong percepatan realisasi pencairan DD dan ADD. Selain monitoring oleh kecamatan, pelatihan dan sosialisasi mengenai tata cara pengajuan dan penggunaan dana juga terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan dana secara efektif.

“Kami berharap desa-desa dapat lebih mandiri dan profesional dalam mengelola dana yang diberikan, sehingga pembangunan desa dapat lebih merata dan berkelanjutan,” ujar Wagimin.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap penggunaan dana desa juga menjadi fokus utama pemerintah daerah. Dengan evaluasi yang rutin, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh desa-desa dan memberikan solusi yang tepat sasaran.

”Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu desa-desa dalam mengelola dana desa, agar setiap desa dapat mencapai target pembangunan yang telah direncanakan,” tambahnya. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: Budi Utoyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *