Wagub Bengkulu Tinjau Samsat, Dorong Peningkatan PAD dan Kepatuhan Pajak
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor perpajakan kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen tersebut tercermin dalam kunjungan Wakil Gubernur Bengkulu Mian ke Kantor Samsat Bengkulu, Kamis (22/1/26).
Dalam kunjungan itu, Mian didampingi Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno serta Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto. Mereka meninjau langsung proses pelayanan di kantor Samsat yang berlokasi di Jalan Raden Fatah, sekaligus berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus kewajiban pajak kendaraan.
||BACA JUGA: Peresmian Tiga Gedung Baru Polresta Bengkulu Perkuat Sistem Pengawasan dan Pelayanan
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Pemerintah provinsi ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan efektif, cepat, dan humanis, sekaligus mampu mendorong kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban pajak.
Dalam pernyataannya, Mian menegaskan bahwa Samsat memiliki peran strategis dalam menopang keuangan daerah. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu kontributor terbesar PAD Provinsi Bengkulu, sehingga kualitas layanan Samsat harus terus diperbaiki.
||BACA JUGA: Wagub Mian Tinjau Progres Jalan Bengkulu Utara
“Samsat Bengkulu adalah salah satu lumbung PAD provinsi. Karena itu, pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan. Hari ini kami melihat langsung bagaimana pelayanan diberikan dan mendengar langsung masukan dari masyarakat,” ujar Mian.
Ia menjelaskan, peningkatan PAD tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan publik. Jika pelayanan baik, transparan, dan mudah diakses, masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika pelayanan lambat dan rumit, tingkat kepatuhan pajak akan menurun.
Selama kunjungan, Mian dan rombongan berdialog dengan warga yang sedang mengurus pajak kendaraan. Ia menanyakan langsung pengalaman masyarakat saat mengakses layanan Samsat, termasuk kendala yang dihadapi.
||BACA JUGA: APH Bengkulu Bahas Penerapan KUHP–KUHAP Baru
Menurut Mian, pendekatan langsung seperti ini penting agar pemerintah memperoleh gambaran nyata kondisi pelayanan di lapangan. Evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan laporan administrasi, tetapi harus ditopang oleh pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Kami ingin tahu apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang sudah berjalan baik. Dari situ, kita bisa merumuskan langkah perbaikan ke depan,” katanya.
Mian menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen kepemimpinan pasangan Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
||BACA JUGA: Wagub Mian Dorong Akses KUR untuk UMKM Bengkulu
Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata, tetapi harus memberikan pengalaman yang nyaman bagi masyarakat. Hal itu mencakup kecepatan layanan, kejelasan prosedur, keramahan petugas, hingga pemanfaatan teknologi digital.
“Pelayanan publik harus humanis. Masyarakat datang ke Samsat bukan hanya untuk membayar pajak, tetapi juga untuk mendapatkan layanan yang layak dan mudah,” ujar Mian.
Dalam kesempatan itu, Mian juga menyinggung kebijakan pemberian reward bagi masyarakat yang taat membayar pajak. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.
||BACA JUGA: Program Makan Bergizi Gratis Diperkuat di Bengkulu, Ini Penjelasan BGN
“Kami pernah memberikan reward bagi masyarakat yang taat pajak. Itu adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada warga yang sudah berkontribusi bagi daerah,” katanya.
Ia tidak menutup kemungkinan bahwa program insentif tersebut akan kembali digulirkan pada tahun 2026, tentu dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan hasil koordinasi dengan Gubernur Bengkulu.
“Jika PAD meningkat, tentu ada ruang untuk memberikan reward lagi. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa umrah atau hadiah lainnya. Namun, semua harus melalui pembahasan dan koordinasi terlebih dahulu,” jelas Mian. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
