Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024 Melalui Zoom
KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat upaya menekan angka inflasi di Indonesia. Isu ini menjadi sorotan dalam rapat koordinasi nasional yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melalui konferensi video pada Senin, (04/11/24), Rapat ini dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kota Bengkulu yang mengikuti dari Ruang Monitoring Center Diskominfo.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh jajaran pejabat Kota Bengkulu, antara lain Asisten II Sehmi, Kabag Ekonomi Dadi Hartono, Inspektur Eka Rika Rino, Kadis Perindag Bujang HR, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Adriansyah, Kadishub Hendri Kuniawan, serta beberapa pejabat lain yang terkait. Kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam rakor ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya bersama menekan angka inflasi yang berpotensi mempengaruhi perekonomian masyarakat.
Dalam pertemuan ini, Mendagri Tito juga mengumumkan adanya undangan rapat koordinasi nasional langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang akan dilaksanakan pada 7 November 2024 di Sentul, Bogor. Dalam rapat yang akan dihadiri oleh para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia ini, beberapa panel diskusi akan digelar, di antaranya:
- Panel 7 Menteri Koordinator (Menko) untuk membahas berbagai isu strategis.
- Panel 5 program unggulan pemerintah yang akan memaparkan rencana prioritas.
- Diskusi khusus tentang penanganan inflasi bersama Presiden Prabowo.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan bahwa inflasi tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Selama dua tahun terakhir, pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah penurunan inflasi, yang mencakup berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.
BACA JUGA: Pengendalian inflasi Daerah, Gubernur Bengkulu Pimpin High Level Meeting TPID
“Penanganan inflasi ini adalah atensi utama karena sangat berpengaruh pada kondisi sosial, ekonomi, bahkan politik dan keamanan nasional,” ujar Tito, Menurutnya, pengendalian inflasi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu penanganan komprehensif dari pemerintah pusat hingga daerah.
Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), Tito Karnavian memperingatkan adanya potensi lonjakan inflasi yang disebabkan oleh praktik pemborongan sembako oleh calon kepala daerah (cakada). Praktik ini, lanjut Tito, dapat memicu kelangkaan bahan pokok di pasar, yang pada akhirnya memperburuk angka inflasi.
BACA JUGA: Besok!!! Pemkot Bengkulu Luncurkan Operasi Pasar Murah untuk Pengendalian Inflasi
“Menjelang pilkada, kita perlu waspada terhadap calon kepala daerah yang memborong sembako untuk dibagikan ke masyarakat, Tindakan ini selain berdampak pada inflasi, juga mengancam stabilitas stok barang di pasar,” tegasnya.
Tito juga menekankan pentingnya antisipasi dengan memantau stok beras di Bulog, pasar, dan pedagang agar tidak terjadi kelangkaan yang berdampak pada masyarakat luas.
Menurut Tito, pemborongan sembako oleh cakada sering kali dilakukan sebagai strategi alternatif dari politik uang, dengan harapan tidak terdeteksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, dampak ekonomi dari aksi ini sangat besar, terutama bagi masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga bahan pokok.
BACA JUGA: Wagub Bengkulu Rosjonsyah Hadiri Rakor Nasional Pengendalian Inflasi 2024
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan kondisi terkini inflasi nasional dan mengungkapkan bahwa tingkat inflasi tahun ke tahun (year-to-year) berada di angka 1,71%, sedangkan inflasi bulan ke bulan (month-to-month) tercatat sebesar 0,08%. Untuk Provinsi Bengkulu, inflasi mencapai 1,34% dengan indeks perkembangan harga (IPH) sebagai proksi inflasi menunjukkan angka -0,29%.
Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi di tingkat nasional adalah kenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, bawang merah, beras, dan rokok. Kenaikan harga pada komoditas-komoditas ini berdampak pada daya beli masyarakat, yang menjadi salah satu alasan pemerintah meningkatkan upaya pengendalian inflasi. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
