Percepat Sertifikasi Aset Tanah Pemkot dalam Pengamanan Aset Bermasalah

Sertifikasi Aset Tanah Pemda
Foto: Pj Sekda Kota Bengkulu Eka Rika Rino, (Ist).

Percepat Sertifikasi Aset Tanah Pemkot dalam Pengamanan Aset Bermasalah

KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Jumat sore (31/5), Pj Sekda Kota Bengkulu Eka Rika Rino bersama Kadis Perkim Toni Harisman, Plh Inspektur Inspektorat Ifsyanusi, dan jajaran Pemkot lainnya mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemda, penertiban/pengamanan aset bermasalah, dan kewajiban PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) via zoom di Monitoring Center (Moncen) Diskominfo.

Pelaksanaan rapat ini didasarkan pada ketentuan pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas dalam pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA: Pemkot Bengkulu dan BPN Perkuat Kerjasama Selamatkan Aset Daerah

Tindakan ini juga terkait dengan pelaksanaan program koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2024.

Mengenai sertifikasi aset tanah milik Pemda, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menjelaskan bahwa tanah merupakan aset penting bagi Pemerintah yang perlu segera disertifikasi. Sertifikasi tanah dianggap penting untuk menjaga kejelasan status hukum dan efektivitas pengelolaan aset.

Dengan memiliki sertifikat tanah yang sah, pemerintah dapat menghindari konflik kepemilikan dan penggunaan tanah, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Lampaui Penerimaan Aset Fasilitas Umum dari Pengembang

Oleh karena itu, Pemerintah kota Bengkulu terus menjalin koordinasi dan sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik di tingkat kota maupun provinsi untuk mempercepat sertifikasi aset tanah milik Pemda.

” Kemarin Bapak Pj Walikota sudah bertemu dengan Kepala BPN Provinsi dan Kota, Pihak BPN siap memfasilitasi dan membantu agar percepatan sertifikasi aset tanah Pemda berjalan baik, Target kita di tahun 2024 adalah banyak aset tersebut sudah tersertifikasi, ” jelas Sekda.

Sertifikasi juga memungkinkan Pemkot mengelola aset tanah secara efektif dan merencanakan penggunaan serta penataan ruang yang lebih terarah, Dengan adanya sertifikat yang jelas, tindakan penyalahgunaan atau manipulasi terhadap tanah pemerintah akan lebih sulit dilakukan, Tidak hanya itu sertifikasi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan dan pengelolaan tanah oleh pemerintah daerah,

BACA JUGA: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Serahkan Aset Penting ke Gerakan Pramuka

Atas dasar itulah, Pemkot berkomitmen untuk melaksanakan proses sertifikasi aset tanah dengan baik untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sementara itu, terkait penertiban/pengamanan aset bermasalah dan kewajiban PSU, Pemkot berharap dapat meningkatkan hal ini dan melebihi target capaian pada tahun 2023.

Kota Bengkulu telah dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah dengan jumlah Penerbitan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Terbanyak Tahun 2023 di tingkat nasional, peringkat pertama di Direktorat Wilayah 1.

BACA JUGA: Gubernur Bengkulu Serahkan Hibah 14 Aset Gedung eks STQ untuk Pengembangan UINFAS Bengkulu

” Dalam Capaian ini, kita harus pertahankan, kalau bisa kita harus melebihi target yang diberikan di tahun 2024 dan melampaui capaian di 2023, ” tambahnya.

Oleh karena itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Bengkulu mengimbau agar pengembang perumahan atau developer menyerahkan PSU yang ada kepada pemerintah.

Pengembang (Developer) memiliki kewajiban untuk menyerahkan PSU kepada Pemkot berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 30 Tahun 2021.

Selain itu, Perkim memastikan bahwa PSU yang telah diserahkan oleh pengembang akan menjadi aset Pemkot Bengkulu. Hingga saat ini, sudah banyak aset Pemkot yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga mengimbau kepada para pengembang yang masih belum menyerahkan PSU-nya untuk segera menyerahkannya, karena itu adalah kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *