Nelayan Di Bengkulu Dapat Peralatan Baru dan Perlindungan Hukum

Nelayan Di Bengkulu Dapat Peralatan Baru dan Perlindungan Hukum

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU – Sebuah langkah besar telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memberikan dorongan kepada nelayan di daerah ini agar dapat mencapai hasil yang lebih maksimal dan berkualitas. Melalui Dinas Kelautan Perikanan (DKP), Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membagikan peralatan penangkapan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan dari seluruh Provinsi Bengkulu. Acara berlangsung meriah di halaman kantor Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bengkulu pada hari Senin (9/10).

Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan, “Momentum ini memiliki satu tujuan yang jelas: meningkatkan produktivitas kegiatan nelayan di Bengkulu, meningkatkan hasil tangkapan ikan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami berharap peralatan yang kami bagikan akan digunakan dengan baik, dirawat, dan tidak pernah dijual atau dipindahkan ke pihak lain.”

Selain itu, Pemerintah juga memiliki target untuk mendaftarkan semua organisasi nelayan secara legal dengan akta notaris. Langkah ini bertujuan agar program-program pembangunan pemerintah dapat terselurkan dengan baik, bahkan dalam situasi yang tidak diinginkan sekalipun.

Rohidin Mersyah juga menambahkan, “Ke depan, bagi kelompok nelayan tradisional lain yang belum menerima bantuan, kami meminta mereka untuk segera melaporkan ke Dinas Kelautan Perikanan setempat atau mengajukan usulan agar mereka juga dapat segera dibantu. Kedepannya, para nelayan yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan , dan kami akan siap membantu nelayan yang belum terdaftar jika mereka mengajukan usulan yang sesuai.”

BACA JUGA: Tantangan Pemuda di Masa Depan, Gubernur Rohidin: Ada di Tiga Isu Besar Ini

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu, Syafriandi, menjelaskan jenis bantuan yang diberikan, antara lain 41 unit mesin tempel, 14 unit mesin ketinting, legalitas badan hukum bagi 50 nelayan, dan perangkat GPS.

Syafriandi menyatakan, “Salah satu bantuan terpenting yang kami berikan adalah legalitas badan hukum, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan bantuan melalui dana DAK. Dengan memiliki badan hukum, setiap nelayan akan memiliki akses lebih besar untuk mendapatkan bantuan.”

BACA JUGA: Dibuka oleh Mentan RI, Bupati BU Hadiri Pembukaan Penas KTNA ke – XVI

Ia juga mengimbau kepada nelayan yang belum mendapatkan bantuan untuk segera melaporkan ke Dinas Kelautan Perikanan di daerah mereka. Total dana yang digelontorkan untuk bantuan ini mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah, dengan harapan bahwa peralatan ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Syafriandi menutup dengan optimisme, “Dengan bantuan ini, kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Dan jika seluruh nelayan sudah memiliki badan hukum, maka bantuan dari pusat juga akan semakin banyak mengalir ke daerah kita.” (**)

Editor: (KB1) Share

Mangcek