Mendagri Tito Karnavian Fokuskan Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah di Seluruh Indonesia

Mendagri Tito Karnavian
Foto: Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi Di dampingi Plt Sekda bengkulu Medi Pebriansyah Asisten I Eko Agusrianto saat memimpin Rakor seluruh OPD, Rabu (11/10/23).

Mendagri Tito Karnavian Fokuskan Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah di Seluruh Indonesia

KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tengah memusatkan perhatiannya pada evaluasi kinerja para pejabat (Pj) kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk Pj Walikota Bengkulu yang saat ini dijabat oleh Arif Gunadi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan di berbagai daerah. (11/10/23).

Evaluasi kinerja Pj kepala daerah ini dilakukan setiap tiga bulan atau per triwulan. Dalam rangka mendukung evaluasi ini, Arif Gunadi, yang menjabat sebagai Pj Walikota, meminta kerja sama semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat agar bekerja secara maksimal. Ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama dalam upaya pembangunan daerah, karena sebagai seorang Pj, ia sadar bahwa tersembunyi tidak bisa dilaksanakan sendirian tanpa dukungan penuh dari OPD, camat, dan lurah.

Mendagri Tito Karnavian
Foto: PJ Walikota Pimpin Rakor bersama kepala OPD di lingkungan Pemkot Bengkulu, acara berlangsung di ruang Hidayah 1 Kantor Walikota pada Rabu (11/10).

“Kita ini bukan superman, tapi kita adalah super tim,” tegas Arif Gunadi saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala OPD di ruang Hidayah 1 Kantor Walikota pada Rabu (11/10).

Pada tanggal 24 September, seluruh OPD diminta untuk menyampaikan laporan mengenai kemajuan kinerja di bidang masing-masing. Laporan-laporan ini akan disampaikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) dan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi oleh Mendagri.

BACA JUGA: Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi, Memimpin Rakor Kesiapan dan Pengamanan Pemilu 2024

“Secara prinsip, evaluasi ini berkaitan dengan berbagai aspek kinerja jabatan walikota. Kami sangat berharap bahwa setiap OPD yang memiliki peran utama dalam sektor tertentu dapat menyusun laporan dengan baik. Tujuannya agar kinerja selama masa jabatan walikota tidak mengalami penurunan,” kata Arif Gunadi.

Fokus utama dalam peningkatan kinerja pada masa jabatan Pj Walikota adalah penanganan masalah stunting dan pengendalian inflasi. Arif Gunadi menegaskan perlunya laporan yang mendetail, termasuk data sebelum dan sesudah Pj Walikota menjabat.

BACA JUGA: Rakor MCP, Bupati: Menuju Pemerintahan yang Lebih Bersih dan Transparan

Salah satu contohnya adalah laporan terkait stunting. Laporan ini harus mencakup data sebelum saya menjabat sebagai Pj Walikota dan perubahan yang terjadi selama saya menjabat. Ini adalah indikator yang sangat penting, ungkap Arif Gunadi.

Arif Gunadi menjadikan masalah stunting sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Ia telah mengunjungi Puskesmas Sawah Lebar untuk melihat kondisi anak-anak yang mengalami stunting yang berjumlah 19 orang. Harapannya adalah bahwa dalam tiga bulan ke depan, jumlah anak yang mengalami stunting dapat berkurang setidaknya menjadi 15 atau bahkan lebih rendah, sehingga laporan yang disampaikan menunjukkan betapa meningkat selama masa Pj Walikota menjabat.

BACA JUGA: Pengendalian Inflasi Daerah: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Bersama Kemendagri RI

Selain stunting dan inflasi, indikator lain yang digunakan dalam penilaian kinerja meliputi kepemimpinan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Selain itu, pejabat kepala daerah diharapkan dapat menjalankan kewajiban dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, serta tetap memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Selain itu, pejabat kepala daerah diharapkan menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta menjalin hubungan kerja yang baik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh instansi vertikal di daerah.

Dengan pendekatan evaluasi ini, diharapkan para Pj kepala daerah di seluruh Indonesia dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan daerah dan menciptakan perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kinerja ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat daerah terus berjalan dengan baik dan efektif.(**)

Editor: (KB1) Share

Mangcek

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *