Foto: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat menyerahkan Pandangan RAPBD-P 2023 Sebagai Eksekutif kepada Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Iksan Fajri, Rabu. (27/9/23).
DPRD Provinsi Bengkulu Sahkan Perubahan APBD-P Tahun 2023: Menuju Penguatan Kebijakan Anggaran
KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu telah mengambil langkah penting dengan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Raperda APBD-P) untuk anggaran Provinsi Bengkulu tahun 2023. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama yang disusun oleh unsur pimpinan DPRD Provinsi dan ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Acara ini juga disaksikan oleh para ketua fraksi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu.
Sebelumnya, delapan fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu telah menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi mereka mengenai Raperda APBD-P. Hasilnya, semua fraksi sepakat untuk menyetujui Raperda APBD-P Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (27/9).
Foto: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani persetujuan pengesahan Raperda ABPD-P 2023 di hadiri oleh ketua DPRD Provinsi Bengkulu Iksan Fajri, wakil ketua I,II,III dan ketua Fraksi juga Forkominda pada hari rabu, (27/9/23).
Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi yang telah bekerja keras dalam membahas Raperda APBD-P Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2023 hingga mencapai kesepakatan untuk disahkannya Perda. Gubernur mengklarifikasi bahwa perubahan APBD bukanlah perubahan yang diubah secara total kebijakan anggaran yang telah disetujui sebelumnya.
“perubahan ini lebih merupakan penguatan terhadap kebijakan yang telah ada.” Singkatnya.
Gubernur Rohidin juga menekankan pentingnya saran, imbauan, dan pendapat yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam Pandangan Akhir mereka. Ini dianggapnya sebagai catatan berharga yang dapat digunakan untuk menerangi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program-program dan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang telah disediakan.
Selanjutnya Raperda APBD-P tahun 2023 ini akan menjalani tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan bahwa semua ketentuan peraturan-undangan yang berlaku terpenuhi. Dengan demikian, langkah-langkah ini menandai upaya keberlanjutan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berkualitas di Provinsi Bengkulu. (**)
SMKN 2 Bengkulu Tengah Edukasi Siswa Cegah Bullying dan Kekerasan Anak, Libatkan Para Pihak Daerah BENGKULU – SMKN 2 Bengkulu Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan…
Kepala SDN 78 Seluma Buka Suara soal Revitalisasi Gedung, Ini Penjelasan Perubahan Pekerjaannya SELUMA, BENGKULU – Kepala SD Negeri 78 Seluma, Malihan Suarni, S.Pd., memberikan penjelasan terkait pelaksanaan proyek revitalisasi…
Sukses Jadi Tuan Rumah Event Voli Asia, FPPI Kalbar Minta Transparansi Anggaran Kantor-Berita.Com, Pontianak|| Keberhasilan Kalimantan Barat menjadi tuan rumah sejumlah kejuaraan bola voli berskala nasional hingga internasional dalam dua…
Sering Dilanda Genangan, Desa Sukaraja Usulkan Pembangunan Saluran Irigasi Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Desa Sukaraja, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan saluran…
