DPRD Provinsi Bengkulu Sahkan Perubahan APBD-P Tahun 2023: Menuju Penguatan Kebijakan Anggaran

DPRD Provinsi Bengkulu Sahkan Perubahan APBD-P Tahun 2023: Menuju Penguatan Kebijakan Anggaran

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu telah mengambil langkah penting dengan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Raperda APBD-P) untuk anggaran Provinsi Bengkulu tahun 2023. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama yang disusun oleh unsur pimpinan DPRD Provinsi dan ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Acara ini juga disaksikan oleh para ketua fraksi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya, delapan fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu telah menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi mereka mengenai Raperda APBD-P. Hasilnya, semua fraksi sepakat untuk menyetujui Raperda APBD-P Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (27/9).

Foto: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani persetujuan pengesahan Raperda ABPD-P 2023 di hadiri oleh ketua DPRD Provinsi Bengkulu Iksan Fajri, wakil ketua I,II,III dan ketua Fraksi juga Forkominda pada hari rabu, (27/9/23).

Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi yang telah bekerja keras dalam membahas Raperda APBD-P Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2023 hingga mencapai kesepakatan untuk disahkannya Perda. Gubernur mengklarifikasi bahwa perubahan APBD bukanlah perubahan yang diubah secara total kebijakan anggaran yang telah disetujui sebelumnya.

BACA JUGA: Pembahasan RAPBD Perubahan 2023: Bupati Seluma Dukung Kesepakatan DPRD

“perubahan ini lebih merupakan penguatan terhadap kebijakan yang telah ada.” Singkatnya.

Gubernur Rohidin juga menekankan pentingnya saran, imbauan, dan pendapat yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam Pandangan Akhir mereka. Ini dianggapnya sebagai catatan berharga yang dapat digunakan untuk menerangi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program-program dan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang telah disediakan.

BACA JUGA: Arif Gunadi Penjabat Walikota Bengkulu, Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota

Selanjutnya Raperda APBD-P tahun 2023 ini akan menjalani tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan bahwa semua ketentuan peraturan-undangan yang berlaku terpenuhi. Dengan demikian, langkah-langkah ini menandai upaya keberlanjutan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berkualitas di Provinsi Bengkulu. (**)

Editor: (KB1) Share

Mangcek