AHY Instruksikan Percepatan Normalisasi Alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu
Kantor-Berita.Com, Bengkulu|| Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Hal itu disampaikannya usai melakukan peninjauan lapangan dan memimpin Rapat Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (16/9/2025).
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, serta perwakilan warga Pulau Enggano yang mengikuti secara daring.
||BACA JUGA: AHY Turun ke Bengkulu, Tinjau Renovasi Sekolah Rakyat untuk Anak Tak Mampu
Dalam paparannya, AHY menegaskan bahwa pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya menghambat arus pelayaran kapal besar, tetapi juga berdampak langsung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM), logistik, hingga perekonomian daerah.
“Pelindo harus segera menyelesaikan pengerukan tahap II. Targetnya minggu keempat bulan November 2025 sudah tuntas. Jangan sampai persoalan ini terus mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” tegas AHY.
||BACA JUGA: AHY Serahkan Sertifikat Tanah di Bengkulu, Dorong Reformasi Agraria
Selain itu, ia juga meminta adanya pekerjaan tambahan berupa normalisasi sand trap serta penanganan area abrasi. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai paling lambat 31 Juli 2026.
AHY menjelaskan bahwa penanganan pendangkalan dilakukan dengan dua pendekatan utama:
- Monitoring dan Evaluasi Rutin (Preventif)
Setelah pengerukan dilakukan, harus ada pemantauan berkala untuk memastikan kondisi alur tetap terjaga. Pendangkalan harus dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan berulang.
- Kontrak Kerja dengan Perusahaan Pengerukan (Preservasi)
Pelindo diminta bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki kompetensi dalam pengerukan jangka panjang. Kontrak ini tidak hanya mencakup pengerjaan teknis, tetapi juga pemeliharaan berkelanjutan.
||BACA JUGA: Mentan Amran Beberkan Capaian 2025: Produksi Beras Tembus 34 Juta Ton
Untuk memastikan langkah ini berjalan, AHY menugaskan Kementerian Perhubungan mengawasi langsung kinerja Pelindo. Termasuk menyelesaikan adendum perjanjian konsesi, menerbitkan izin PKK tahap III, serta menjamin keberlanjutan rute perintis penerbangan dan pelayaran yang vital bagi masyarakat Bengkulu, khususnya Pulau Enggano.
Selain instruksi kepada kementerian, AHY juga meminta Pemprov Bengkulu bersama Pemkab Bengkulu Utara aktif dalam pengawasan dan koordinasi. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk:
- Melakukan monitoring di Pelabuhan Pulau Baai dan wilayah Enggano.
- Memetakan kebutuhan masyarakat terkait distribusi logistik, pangan, dan BBM.
- Berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat melalui Satgas daerah agar solusi bisa cepat diimplementasikan.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang dibuat di tingkat pusat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
||BACA JUGA: Kasus Balita Keluarkan Cacing, Pemprov Ingatkan Pentingnya Hidup Sehat
AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat serius menyelesaikan persoalan ini. Ia meminta seluruh pihak bergerak cepat dan tidak saling menunggu.
“Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita tidak boleh menunda. Semua pihak, baik kementerian, pemerintah daerah, maupun BUMN seperti Pelindo, harus bekerja dengan semangat gotong royong. Target kita jelas, pengerukan tahap II selesai November 2025,” tegas AHY.
Dalam rapat evaluasi, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa masalah di Pulau Enggano bukan soal kekurangan bahan pangan, melainkan hambatan distribusi akibat dangkalnya alur Pulau Baai.
||BACA JUGA: Dana Transfer ke Daerah Tidak Dipotong dalam RAPBN 2026, Malah Bisa Bertambah
“Kami punya hasil bumi melimpah. Kelapa dan pisang dari Enggano punya kualitas kelas dunia. Namun karena jalur distribusi terhambat, hasil bumi itu banyak yang membusuk. Setiap hari kerugian bisa mencapai Rp500 juta,” ungkap Helmi.
Ia menambahkan, kondisi pendangkalan juga berdampak pada pasokan BBM yang tersendat, sehingga biaya logistik semakin tinggi dan memukul perekonomian lokal. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
