PAD Digenjot, PPPK Diminta Jadi Teladan Pembayar Pajak
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi baru yang lebih agresif dan terstruktur. Fokus utama dalam upaya ini adalah peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di seluruh wilayah kota.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkot Bengkulu kini menempatkan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai garda terdepan. Mereka diberi mandat membantu memantau, mengajak, dan mendorong masyarakat agar taat membayar pajak tepat waktu.
||BACA JUGA: Pemkot Hidupkan Kota Lama, Kantor Wali Kota Segera Dipindah
Wakil Walikota Bengkulu, Ronny PL Tobing, menegaskan bahwa keterlibatan PPPK bukan hanya sekadar instruksi, tetapi bagian dari tanggung jawab moral sebagai aparatur pemerintah yang mengemban tugas pelayanan publik.
“Kami berharap sinergitas dan kerendahan hati PPPK untuk membantu memantau dan mengajak warga kota taat bayar PBB,” ujar Ronny dalam arahannya, saat upacara, senin, (24/11/25).
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Ikuti Rakornas Kepegawaian 2025: ASN Bergerak Wujudkan Asta Cita
Dalam kebijakan terbaru ini, PPPK diberi peran lebih besar di lapangan. Mereka diminta turun langsung melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, terutama ke lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Ronny menegaskan bahwa para PPPK harus menjadi contoh nyata dalam kepatuhan pajak.
“Sebelum mengajak masyarakat, PPPK dan ASN harus melunasi PBB pribadi mereka. Ini bentuk keteladanan,” tegasnya.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Mulai Terapkan Coretax, ASN Wajib siapkan SPT
Pendekatan humanis menjadi kunci utama. Pemerintah secara tegas menghindari tindakan pemaksaan atau intimidasi dalam penagihan PBB. Para PPPK diarahkan untuk menyampaikan pentingnya pajak dengan bahasa yang santun dan mengedukasi warga tentang manfaat langsung dari pembayaran PBB.
Dalam kesempatan tersebut, Ronny juga menjelaskan pentingnya PBB sebagai sumber utama PAD. Menurutnya, pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, drainase, lampu penerangan jalan, hingga fasilitas umum, semuanya sangat bergantung pada kontribusi masyarakat melalui pajak daerah.
“Dengan taat membayar PBB, pembangunan dapat berjalan terus. Jalan diperbaiki, lampu jalan menyala, dan pelayanan publik meningkat,” ujarnya.
||BACA JUGA: APBD 2026, Pemkot Bengkulu Genjot PAD dan Lakukan Efisiensi Anggaran
Ronny mencontohkan Kota Medan yang dianggap sukses mengelola pajak daerah. Ia berharap Bengkulu dapat meniru pola pengelolaan tersebut sehingga PAD meningkat secara signifikan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, mengakui bahwa kondisi keuangan daerah masih membutuhkan penguatan. Oleh karena itu, Bapenda melakukan serangkaian terobosan untuk memastikan peningkatan PAD dalam waktu dekat.
Menurutnya, kebijakan melibatkan PPPK mampu menambah tenaga pemantau di lapangan sehingga data dan kondisi wajib pajak dapat terdeteksi lebih cepat dan lebih akurat.
Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat dinilai masih perlu didorong dengan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
