Wali Kota Pematangsiantar Jelaskan RDTR Kota Pematangsiantar dalam Rakor Linsek bersama Kementerian ATR/BPN

Wali Kota Pematangsiantar Jelaskan RDTR Kota Pematangsiantar dalam Rakor Linsek bersama Kementerian ATR/BPN

KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA – Wali Kota Pematangsiantar, dr Susanti Dewayani SpA, menjelaskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pematangsiantar dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Rakor Linsek) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Rakor Linsek, yang berlangsung di The Tribrata Convention, Jakarta Selatan pada Jumat (26/01/2024), membahas Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang RDTR yang disusun melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN).

Rakor ini diinisiasi oleh Surat Permohonan Persetujuan Substansi dari kepala daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dr Susanti sebelumnya telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Substansi Nomor 600.3/0184/I/2024 pada 11 Januari 2024, yang mencakup permohonan bersama dengan 49 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Dalam Rakor Linsek RDTR, dr Susanti didampingi oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Kadis PUTR) Sofian Purba SSos, Kepala Bappeda Dedi Idris Harahap STP MSi, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Para peserta rakor melibatkan beberapa kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan paparan RDTR di wilayahnya masing-masing.

Dalam paparannya, dr Susanti menyampaikan terima kasih atas fokus pembahasan RDTR dalam rakor ini, dimana tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan antara rencana tata ruang di tingkat daerah dengan kebijakan nasional. Para peserta rakor berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor guna mencapai pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Wali Kota Pematangsiantar memaparkan Profil RDTR Kota Pematangsiantar, mencakup gambaran umum Kota Pematangsiantar, Delienasi Wilayah Perencanaan, Isu-isu Perencanaan, Tujuan Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Indikasi Program Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi dan Rancangan Peraturan Wali Kota.

BACA JUGA: Pematangsiantar Dorong Pemanfaatan Terminal Tanjung Pinggir sebagai Pusat Ekonomi Baru

Usai rakor, dr Susanti menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang.

“Kami sebagai peserta juga membahas aspek teknis regulasi dan pendanaan yang terkait implementasi RDTR,” kata walikota dr Susanti.

Melalui kegiatan rakor tersebut, dr Susanti berharap terciptanya arah yang jelas dan terkoordinasi dalam pengembangan wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

“Rakor Linsek RDTR ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam perencanaan tata ruang yang lebih efektif dan berdaya,” Jelas walikota dr Susanti.

BACA JUGA: Wali Kota Pematang Siantar Terima Hasil Bantuan Teknis RDTR untuk Pembangunan Kota Terencana

Wali Kota menegaskan bahwa Rakor Linsek RDTR merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Wilayah Perencanaan Kota Pematangsiantar sebagai Kota Hijau yang Nyaman untuk Tinggal, Bisnis, Wisata, dan Belajar. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari dengan pembagian lima sesi intensif, menciptakan platform kolaboratif untuk pertukaran pengetahuan antar-daerah.

“Rakor Linsek RDTR berhasil menciptakan platform komprehensif untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan kapasitas tanggap darurat di seluruh Indonesia dan Diharapkan kolaborasi ini akan memperkuat kesiapan dan respon terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, juga transformasi dari Kota Transit menjadi Kota Tujuan yaitu Kota Pematangsiantar yang berkarakter,” tandas walikota pematangsiantar dr susanti.

Rakor Linsek RDTR dipimpin oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Pejabat Fungsional Dr Ir Abdul Kamarzuki, Turut hadir Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN Drs Pelopor, jajaran kementerian lembaga serta bupati/wali kota beserta jajaran se-Indonesia yang mengikuti rakor. (**)

Editor: (KB1) Share
Kontributor Sumut: S.Hadi Purba