Pembangunan Jalan Pulau Enggano, Masyarakat Desak APH Investigasi

Pembangunan Jalan Pulau Enggano, Masyarakat Desak APH Investigasi

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU – Pemerintah Pusat telah mengambil berbagai langkah untuk memaksimalkan potensi Pulau-pulau terluar di Indonesia, termasuk Pulau Enggano yang berada di Provinsi Bengkulu. Untuk mendukung hal ini, Kementerian dan Lembaga terkait telah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk pembangunan di Pulau Enggano. Salah satu proyek yang dilakukan pada tahun 2023 adalah pembangunan jalan perkerasan beton di Desa Banjarsari dan Desa Kaana, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bengkulu, telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk proyek pembangunan di tahun 2023. Lebih spesifik, dana sebesar Rp. 7.972.090.784 dialokasikan untuk membangun infrastruktur di Desa Banjarsari dan Desa Kaana yang terletak di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Proyek ini meliputi pembangunan jalan perkerasan beton yang menghubungkan kedua desa tersebut.

Masyarakat Desa Banjarsari, khususnya, menyambut gembira pembangunan jalan perkerasan beton ini. Namun, sebuah kekhawatiran muncul dari Bernat, seorang tokoh masyarakat setempat. Ia mengungkapkan keprihatinan terkait pemilihan material yang digunakan dalam proyek.

“Material batu yang digunakan diambil dari wilayah setempat, padahal telah ada kesepakatan sebelumnya bahwa untuk proyek dengan nilai kontrak di atas lima miliar rupiah, material harus didatangkan dari luar Pulau Enggano,” Ujar Bernat Kepada Awak media, Minggu (31/3/24).

BACA JUGA: Desas-Desus Penyalahgunaan Minyak Solar Subsidi di Pulau Enggano Libatkan Oknum ASN

Bernat melanjutkan, meskipun pembangunan jalan baru saja selesai beberapa bulan yang lalu, kualitas jalan beton yang telah dibangun menimbulkan kekhawatiran. Retakan dan pengelupasan pada permukaan jalan menjadi bukti nyata yang menunjukkan bahwa pengawasan dari pihak PUPR terhadap proyek ini tampaknya kurang ketat, sehingga mempengaruhi kualitas dan daya tahan infrastruktur yang dibangun.

“Kita bisa melihat bersama Badan jalannya sudah retak-retak, ini akibat materialnya mengandung batu kapur. Apa karena Proyek ini di Pulau enggano ya? sehingga mereka bekerja asal-asalan,” Tutur Bernat sambil bertanya.

BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Pastikan Mobilisasi Bahan Material Pulau Enggano Lancar

Pernyataan Bernat mencerminkan kekhawatiran yang lebih dalam tentang standar kerja dan integritas proyek. “Apakah karena proyek ini berlokasi di Pulau Enggano, sehingga standar pekerjaannya menjadi tidak sesuai harapan?” tanyanya retoris, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen dan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur di pulau terpencil.

Berdasarkan situasi yang ada Bernat dan komunitas lokal lainnya kini meminta perhatian dari Aparat Penegak Hukum (APH). Mereka berharap agar dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan korupsi atau penyalahgunaan dana dalam proyek ini.

BACA JUGA: Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Tantawi: Jaga Proporsi Dalam Pemberitaan Pembangunan di Pulau Enggano

“Kami berharap sederhana: memastikan bahwa dana yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pulau Enggano,” Tuturnya. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: Erwan