Kemenkumham Bengkulu Gandeng Polda Perkuat Sinergi Layanan Hukum
Kantor-Berita.Com, Bengkulu|| Upaya memperkuat sinergi antarinstansi di Provinsi Bengkulu kembali ditunjukkan melalui pertemuan resmi antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bengkulu, Zulhairi, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Machyudhie, dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bengkulu, Irjen Pol Mardiyono.
Pertemuan berlangsung pada Senin (15/9/2025) di ruang kerja Kapolda Bengkulu, dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Rombongan Kanwil Kemenkumham disambut hangat oleh Kapolda, yang sekaligus menegaskan bahwa sinergi antarinstansi merupakan pondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
|BACA JUGA: Miris, Balita Seluma Kurang Gizi Keluarkan Cacing, Kini Dirawat di ICU
Kunjungan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan wadah strategis untuk membahas sejumlah isu penting. Mulai dari penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi pelayanan hukum, hingga dukungan terhadap program prioritas pemerintah daerah.
Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono menekankan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas di daerah tidak bisa dicapai oleh satu lembaga saja. Menurutnya, kolaborasi antara aparat penegak hukum dengan instansi pemerintah adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera.
|BACA JUGA: Pemkab Seluma Turun ke SPBU, Pastikan Distribusi BBM Tetap Aman
“Kolaborasi lintas instansi bukan hanya kebutuhan, tetapi juga kewajiban. Kita perlu bekerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Kapolda.
Dalam diskusi, kedua belah pihak menyoroti pentingnya menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah diakses, cepat, dan transparan. Kakanwil Zulhairi menegaskan bahwa kerja sama dengan Polda Bengkulu akan membuka ruang koordinasi yang lebih kuat dalam memberikan layanan hukum yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Sinergi dengan Polda Bengkulu merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Kami ingin memastikan bahwa layanan hukum yang kami hadirkan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Zulhairi.
|BACA JUGA: Dana Transfer ke Daerah Tidak Dipotong dalam RAPBN 2026, Malah Bisa Bertambah
Menurutnya, program pelayanan hukum tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari aparat kepolisian. Misalnya, dalam sosialisasi kesadaran hukum di masyarakat, penanganan perkara hukum, hingga pengawasan berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan hukum dan keamanan.
Selain membahas isu hukum, pertemuan juga menyinggung dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah membutuhkan stabilitas dan kepastian hukum untuk menjalankan pembangunan.
Dalam konteks ini, Polda Bengkulu dan Kanwil Kemenkumham sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung iklim investasi, pelayanan publik, serta perlindungan hukum bagi masyarakat kecil. Dengan sinergi tersebut, diharapkan roda pembangunan di Bengkulu dapat bergerak lebih cepat, transparan, dan berkeadilan. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
