Forum Konsultasi Publik Bengkulu Tengah: Penyusunan RKPD 2026 untuk Pembangunan Berkelanjutan
KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU TENGAH|| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Acara ini berlangsung di Hotel Puncak Tahura, Bengkulu Tengah, pada Rabu (26/2/2025).
Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pj Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Hendri Donal, S.H., M.H., yang mewakili Bupati. Turut hadir Ketua DPRD Bengkulu Tengah Fepi Suheri, Forkopimda Bengkulu Tengah, Ketua TP PKK Dr. Susilo Damarini Rachmat, SKM., MPH., serta para pejabat lainnya, seperti staf ahli bupati, kepala OPD, camat, kades, tokoh adat, dan tokoh agama.
BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Gelar Forum Perangkat Daerah untuk Penyusunan RKPD 2026
Tema yang diangkat dalam forum ini adalah “Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Ketahanan Pangan, Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Peningkatan Sektor Unggulan Berkelanjutan”
Plt Kepala Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni, menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum ini mengacu pada beberapa regulasi, seperti:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Menurut Hertoni, forum ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan serta menyempurnakan dokumen rancangan awal RKPD 2026. Penyusunan RKPD yang matang akan memastikan setiap program pembangunan sejalan dengan kebutuhan daerah serta tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
BACA JUGA: Forum Konsultasi RKPD 2025: Langkah Strategis Menuju Pembangunan Bengkulu yang Maju dan Sejahtera
Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, menekankan bahwa RKPD memiliki peran strategis dalam siklus pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran dan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fepi juga menyoroti pentingnya keterpaduan dan ketepatan RKPD dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program yang tercantum dalam RKPD selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi pembangunan jangka panjang.
BACA JUGA: Pemkab Bengkulu Selatan Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2026, Libatkan Elemen Masyarakat
“DPRD memastikan bahwa RKPD harus fokus pada prioritas utama, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan infrastruktur yang berkelanjutan, Perencanaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan prinsip keterbukaan dalam penganggaran serta pelaksanaannya,” jelas Fepi.
Dalam arahannya, Pj Sekda Bengkulu Tengah Hendri Donal menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik ini merupakan tahap awal dalam penyusunan KUA-PPAS 2026. RKPD harus mencerminkan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana.
BACA JUGA: Musrenbangdes RKPDes 2025 Desa Pulau Panggung: Warga Antusias Susun Program Pembangunan
“Saya mewakili Bupati dan Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta forum, Kami berharap forum ini dapat menghasilkan masukan dan saran yang konstruktif guna menyempurnakan rancangan awal RKPD 2026,” ujar Hendri Donal.
Setelah pembukaan resmi Forum Konsultasi Publik Bengkulu Tengah, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pemaparan rancangan awal RKPD yang dipimpin oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eka Nurmeini, S.E., M.Pd. Para peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, kritik, serta masukan agar RKPD 2026 dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. (**)
