FGD Satgas Saber Pungli Dorong Budaya Pelayanan Publik Bersih di Seluma
KANTOR-BERITA.COM, SELUMA|| Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seluma, Riduan Sabrin, ST, secara resmi membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Satgas Saber Pungli dengan tema “Membangun Budaya Anti Pungutan Liar pada Pelayanan Publik di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Seluma” pada Rabu (25/9/2024) di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seluma. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti Staf Ahli Bidang Ekonomi Setda Kabupaten Seluma, perwakilan dari Polres Seluma, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Polda Bengkulu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, serta Inspektur Kabupaten Seluma beserta jajaran dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
Dalam sambutannya, Riduan Sabrin menekankan pentingnya membangun budaya anti pungutan liar (pungli) di seluruh sektor pelayanan publik di Kabupaten Seluma. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, yang diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih dan transparan.
BACA JUGA: Inspektorat Seluma Dapat Kunjungan Evaluasi Saber Pungli Provinsi Bengkulu
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini, Semoga dengan adanya FGD ini, kita bisa menciptakan pelayanan publik yang bebas dari pungli dan lebih berintegritas,” ujar Riduan.
Lebih lanjut, ia berharap seluruh peserta yang hadir dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik dan memanfaatkan momen ini untuk berdiskusi secara produktif guna menemukan solusi konkret dalam mencegah dan memberantas praktik pungutan liar di Kabupaten Seluma.
Riduan Sabrin menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Seluma untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari pungli. Ia juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk berperan aktif dalam upaya ini, baik melalui tindakan preventif maupun dengan melaporkan jika menemukan adanya praktik pungli di lapangan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Seluma, Mari kita bangun budaya anti-pungli di lingkungan kita masing-masing, sehingga ke depannya, Kabupaten Seluma bisa menjadi contoh daerah yang bersih dari pungutan liar,” Terangs Riduan.
BACA JUGA: Rapat Koordinasi Tim Saber Pungli Kabupaten Seluma
Pungutan liar adalah masalah yang masih kerap dihadapi di berbagai sektor pelayanan publik. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif terhadap citra pemerintah serta efektivitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, pemberantasan pungli menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah pusat maupun daerah, termasuk Kabupaten Seluma. Dengan mengadakan FGD ini, Pemerintah Kabupaten Seluma menunjukkan komitmennya untuk menghadapi dan memberantas pungli secara sistematis dan berkelanjutan.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidang hukum dan pemerintahan, termasuk perwakilan dari Polres Seluma, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Para narasumber memberikan pemahaman yang mendalam mengenai definisi pungli, modus operandi yang biasa terjadi di lapangan, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka juga membahas berbagai upaya dan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pungli di semua lini pelayanan. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: Rego
