Dana Transfer Kalbar Dipangkas Rp522 M, Pemprov Siapkan Langkah Antisipasi
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tantangan besar akibat pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp522,18 miliar pada tahun anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, memastikan bahwa meskipun pemangkasan dana transfer cukup signifikan dan berpotensi menekan ruang fiskal daerah, pemerintah tetap akan menjalankan program pembangunan secara optimal.
||BACA JUGA: TikTok di Indonesia Dibekukan Sementara, Ini Penjelasan Kemkomdigi
“Pemprov Kalbar berkomitmen mengoptimalkan seluruh potensi daerah agar pembangunan tidak terhenti. Kami telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar pendapatan daerah bisa meningkat tanpa membebani masyarakat,” tegas Harisson dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Rabu (1/10/2025) di Aula Balairung Sari DPRD Kalbar.
Harisson menjelaskan, akibat pengurangan dana transfer, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar 2026 yang semula direncanakan sebesar Rp6,2 triliun harus disesuaikan menjadi Rp5,7 triliun.
||BACA JUGA: Cuaca Buruk, Kapal Tanker dan Kapal Keruk Bertabrakan di Pulau Baai
Dari total pemangkasan itu, Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan menjadi Rp151 miliar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang hingga Rp337 miliar.
Lebih memprihatinkan lagi, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya mencapai Rp51 miliar pada 2025, kini tidak lagi diterima sama sekali pada tahun 2026.
“Pemangkasan ini jelas mempersempit ruang fiskal daerah. Karena itu, Pemprov bersama DPRD akan segera melakukan langkah negosiasi dengan Pemerintah Pusat, baik dengan Kementerian Keuangan maupun Kemendagri,” ungkapnya.
||BACA JUGA: Hasil UTK: Sekolah Pinggiran Tunjukkan Prestasi, Saingi Sekolah Favorit
Untuk menutup kekurangan pendapatan akibat berkurangnya dana pusat, Pemprov Kalbar menyiapkan strategi optimalisasi pendapatan daerah.
Beberapa langkah utama yang akan dilakukan antara lain:
- Menetapkan target penerimaan yang realistis sesuai potensi ekonomi daerah.
- Menyederhanakan regulasi agar investasi dan usaha daerah bisa tumbuh cepat.
- Memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor produktif.
- Memetakan potensi ekonomi lokal di setiap kabupaten dan kota.
- Memutakhirkan data dan mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah.
- Meningkatkan edukasi dan kesadaran wajib pajak melalui pendekatan berbasis komunitas.
“Dengan langkah-langkah ini, kami berharap penerimaan daerah dapat meningkat secara sehat tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi,” jelas Harisson.
||BACA JUGA: Kejari Tetapkan Politisi PAN Tersangka Skandal Korupsi Kios Pasar Panorama
Selain menggenjot pendapatan, Harisson menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas belanja daerah. Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal pemotongan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak nyata bagi masyarakat.
Belanja daerah tahun 2026 akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus belanja kita adalah mencetak SDM unggul melalui peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, investasi di bidang infrastruktur produktif akan menciptakan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
||BACA JUGA: Proyek Pelebaran Jalan Rp120,3 M di Kalbar Rusak Parah, Dugaan Korupsi Mencuat
Harisson menjelaskan, belanja pegawai dan operasional pemerintahan tetap menjadi kebutuhan rutin dan mengikat. Anggaran ini mencakup gaji dan tunjangan ASN, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta honorarium pegawai kontrak.
Namun, pos ini juga mengalami penyesuaian akibat diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, yang mengatur efisiensi belanja aparatur negara.
“Kendati ada pengurangan, Pemprov tetap memastikan anggaran pelayanan publik seperti hibah, bantuan sosial, dan subsidi masyarakat tidak terganggu,” tutur Harisson.
||BACA JUGA: Dewan Pendidikan Kalbar Dukung Kebijakan Gubernur Norsan, Pertahankan Guru Honorer
Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), Sekda menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran akan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Seluruh penggunaan BTT akan melalui proses verifikasi ketat dan bisa diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari BTT digunakan untuk kebutuhan mendesak yang benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan yang tidak relevan,” tegasnya.
||BACA JUGA: Komisi III DPR-RI Apresiasi Kinerja Polda dan Kejati Kalbar dalam Penegakan Hukum
Selain mengatur belanja provinsi, Pemprov Kalbar juga memastikan bahwa dana transfer ke kabupaten/kota akan tetap disalurkan secara tepat sasaran dan transparan.
Dana ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
“Prinsip transparansi dan efisiensi akan kami pegang teguh agar dana transfer benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat di daerah,” tambah Harisson.
Harisson menyoroti pentingnya disiplin keuangan daerah agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak terus menjadi “penyelamat” dalam menyeimbangkan APBD setiap tahun.
||BACA JUGA: BMKG Prediksi Hujan Lebat di Kalbar Tiga Hari ke Depan, Masyarakat Diminta Waspada Potensi Banjir
Menurutnya, Pemprov berupaya menekan SILPA dengan cara meningkatkan akurasi perencanaan dan percepatan realisasi program prioritas.
“Selama ini, SILPA sering menjadi instrumen darurat untuk menutupi defisit. Ke depan, kami ingin APBD lebih realistis dan efisien dalam perencanaan maupun pelaksanaan,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Harisson menegaskan bahwa langkah diplomasi dan komunikasi politik ke Pemerintah Pusat akan menjadi strategi utama Pemprov Kalbar untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Ia memastikan Gubernur Kalbar bersama pimpinan DPRD akan segera melakukan negosiasi langsung ke Jakarta dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri guna mencari solusi terbaik atas berkurangnya dana transfer.
||BACA JUGA: Terapkan Melalui QRIS Pemkot Pontianak Optimalkan Pajak dan Retribusi Daerah
“Tanpa dukungan transfer dana yang memadai, program-program pembangunan daerah tentu akan terganggu. Karena itu, kami akan melakukan pendekatan administratif dan politik untuk memastikan Kalbar tetap mendapat perhatian,” katanya.
Selain mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemprov Kalbar juga membuka peluang bagi sektor swasta dan investor lokal maupun nasional untuk terlibat dalam pembangunan daerah.
Harisson menyebutkan bahwa pemerintah akan memperluas kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) di bidang energi, pariwisata, perkebunan, dan transportasi.
“Kita ingin mendorong investasi berkelanjutan yang membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan kerja sama yang baik, pembangunan bisa berjalan tanpa terlalu bergantung pada dana pusat,” jelasnya.
||BACA JUGA: Penambangan Emas Ilegal di Kapuas Hulu Makin Brutal, Aktivis Minta Aparat Bertindak
Meski menghadapi tantangan besar akibat pengurangan dana pusat, Harisson optimistis ekonomi Kalbar tetap tumbuh positif pada 2026.
Pemerintah akan menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kemandirian daerah, dan memastikan bahwa setiap program pembangunan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kita harus bangkit dengan inovasi. Pengurangan dana bukan akhir dari segalanya, justru menjadi momentum bagi Kalbar untuk membangun kemandirian fiskal dan memperkuat fondasi ekonomi daerah,” pungkasnya. (Yan’S).
