Bengkulu Utara Peroleh Prestasi Tertinggi dalam Bidang Pengawasan dan Integritas

Bengkulu Utara Peroleh Prestasi Tertinggi dalam Bidang Pengawasan dan Integritas

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU UTARA – Prestasi gemilang ditorehkan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dalam laporan capaian kinerja tahun 2023, memperoleh prestasi tertinggi di Provinsi Bengkulu. Dalam evaluasi ini, lima kategori area intervensi diukur, memberikan skor terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten. Dari pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, survei penilaian integritas (SPI) KPK, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK, capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan prestasi membanggakan.

Kabupaten Bengkulu Utara berhasil menempati posisi pertama se-Provinsi Bengkulu dalam tiga kriteria utama, yaitu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023, Survei Penilaian Integritas, dan LHKPN. Dalam pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK hingga Tahun 2023, Kabupaten Bengkulu Utara menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi sebanyak 91,39 persen. Ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan menunjukkan ketidakberpihakan dalam menangani rekomendasi dan kerugian daerah.

Peningkatan integritas di Kabupaten Bengkulu Utara juga tercermin dalam hasil survei penilaian integritas Tahun 2023 yang mencapai 74,21, meningkat 1,59% dari tahun sebelumnya. Ini mencerminkan peningkatan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti-korupsi di wilayah tersebut.

Tingkat kepatuhan LHKPN mencapai 100 persen pada tahun 2023, melalui aplikasi e-LHKPN KPK. LHKPN dianggap sebagai bagian penting dari upaya pencegahan tindak korupsi, dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara sebagai kunci untuk menghindari tindakan korupsi saat menjabat sebagai pejabat negara.

BACA JUGA: BPK Apresiasi Pemerintah Bengkulu Utara: Laporan Kinerja dan Kepatuhan Tahun 2023 Diserahkan

Capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pemkab Bengkulu Utara naik dari level 2 menjadi level 3, menunjukkan peningkatan peran inspektorat dalam perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah, serta mendeteksi dan mencegah penyimpangan atau penipuan.

Prestasi lainnya terlihat dalam hasil pemeringkatan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI tahun 2023. Peningkatan sebesar 3,43 dari tahun sebelumnya membuat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara meraih posisi keempat se-Provinsi Bengkulu. Dengan nilai indeks 82 persen, Kabupaten Bengkulu Utara masuk kategori zona hijau, menandakan keberhasilan upaya mencegah tindak pidana korupsi dan dorongan untuk memperbaiki sistem serta regulasi, serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

BACA JUGA: Gubernur Bengkulu Terima Laporan BPK: Rekomendasi BPK Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

Bupati Bengkulu Utara, Ir. H. Mian, menyampaikan rasa terima kasih kepada lembaga terkait atas hasil evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023.

“Saya mengapresiasi pencapaian 100 persen LHKPN, yang merupakan bentuk komitmen Pemkab Bengkulu Utara dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di setiap tingkatan organisasi,” Ujar Bupati Mian.

Raihan prestasi ini diharapkan dapat dipertahankan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari risiko korupsi. Bupati menyampaikan harapannya agar jajaran APIP Kabupaten Bengkulu Utara memaknai peningkatan level ini bukan hanya sebagai penilaian, melainkan juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, wawasan, integritas, dan independensi.

“Keberadaan APIP diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara,” tambahnya.

Dengan beberapa prestasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah enam kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan Pemda, berkomitmen untuk mempertahankan WTP tersebut. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan integritas dalam penyelenggaraan keuangan daerah, tetapi juga menegaskan tekad untuk terus berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: Rio