Pj.Walikota Bengkulu Gelar Rakor sebagai Tindak Lanjut Arahan Presiden Jokowi
KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU – Pada Rabu, 1 November 2023, Pj. Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Balai Kota Merah Putih. Rakor ini dihadiri oleh seluruh Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pemangku kepentingan terkait sebagai tindak lanjut dari Arahan yang diberikan oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), serta para Menteri terkait pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta Optimalisasi implementasi program strategi nasional.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan sejumlah arahan penting kepada para kepala daerah dalam rangka menghadapi dampak dari situasi global yang berubah dan berbagai tantangan yang dihadapi. Arahan tersebut disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan dengan para pejabat kepala daerah se-Indonesia yang baru-baru ini digelar.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa arahan kunci yang diharapkan dapat membantu para kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka secara lebih efektif.
Pertama, Presiden meminta para kepala daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di daerah masing-masing. Beliau menekankan pentingnya menjaga harga-harga riil di pasar dan turun ke lapangan untuk mengamati situasi yang sebenarnya. Jika terdapat masalah harga, pemerintah daerah diminta untuk melakukan intervensi, termasuk memberikan subsidi angkutan jika diperlukan.
BACA JUGA: Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi, Memimpin Rakor Kesiapan dan Pengamanan Pemilu 2024
Kedua, Presiden menyoroti dampak fenomena Super El Niño dan meminta para kepala daerah untuk tetap waspada. Terutama terhadap penurunan produksi komoditas yang dapat terjadi akibat fenomena tersebut. Ia menegaskan bahwa meskipun curah hujan sudah mulai meningkat, pencegahan terhadap potensi kebakaran harus tetap diutamakan. Jika diperlukan, kepala daerah diminta untuk segera melaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ketiga, dalam konteks reformasi birokrasi, Presiden mendorong prosedur penyederhanaan dan tata kelola, terutama dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Investasi dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan oleh karena itu, Presiden menekankan perlunya mempercepat dan mempercepat proses perizinan.
BACA JUGA: Rakor MCP, Bupati: Menuju Pemerintahan yang Lebih Bersih dan Transparan
Keempat, Kepala Negara juga mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi.
Presiden Jokowi menyarankan agar pemerintah kabupaten/kota memberikan sebesar 5 kilogram beras kepada masyarakat. Bantuan semacam ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus mendorong pembelian produk dalam negeri, terutama produk-produk UMKM.
Kelima, dalam mendukung program prioritas pemerintah, Presiden meminta para kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh. Program-program prioritas tersebut meliputi penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, dan program-program penting lainnya yang diinisiasi oleh pemerintah.
Keenam, Presiden menekankan peran kepala daerah dalam mendukung keberhasilan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional Serentak Tahun 2024. Beliau meminta para kepala daerah untuk terus memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanpa melakukan intervensi apapun. Selain itu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus dijaga untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang adil dan transparan.
Terakhir, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan di tingkat bawah. Ia meminta para kepala daerah untuk menyelesaikan secara baik setiap permasalahan yang berkaitan dengan politik dan menghindari konflik yang dapat mengganggu kerukunan sosial.
Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi Arah Presiden dan para Menteri. Dengan adanya Rakor ini, diharapkan terjadi koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bengkulu.(**)
Editor: (KB1) Share
Mangcek
