Helmi Hasan Terima Audiensi ABPEDNAS, Bahas Penguatan Pemerintahan Desa
Kantor-Berita.Com|| Dalam upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerima audiensi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (11/11/25). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu, Ersan Syahfiri, bersama jajaran pengurus ABPEDNAS Bengkulu.
||BACA JUGA: Helmi Hasan: Pendamping Desa Adalah Motor Inovasi Masyarakat
Dalam sambutannya, Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan harus dimulai dari desa. Ia menilai desa merupakan ujung tombak pemerintahan dan menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kalau desa kuat, maka Bengkulu akan maju. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa tidak boleh terputus. Kita harus bergerak bersama dalam semangat sinergi dan gotong royong,” tegas Helmi.
||BACA JUGA: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Luncurkan Rumah Aspirasi Bantu Rakyat
Helmi menambahkan bahwa BPD memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Menurutnya, fungsi pengawasan dan kemitraan BPD dengan pemerintah desa perlu terus diperkuat agar program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“BPD bukan hanya simbol demokrasi di desa, tetapi garda depan dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai aspirasi rakyat. Pemerintah provinsi siap mendukung peningkatan kapasitas BPD agar lebih profesional dan berintegritas,” kata Gubernur.
Gubernur Helmi Hasan juga menyoroti pentingnya desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus mendorong kemandirian desa melalui berbagai program, seperti penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan potensi lokal, dan digitalisasi layanan desa.
||BACA JUGA: Gubernur Helmi Hasan Dorong Sertifikasi Kopi Bengkulu Go Internasional
“Desa tidak boleh hanya menjadi penerima program. Desa harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Kita ingin setiap desa memiliki BUMDes yang aktif dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Helmi.
Ia menambahkan, Pemprov Bengkulu akan terus berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta lembaga pendidikan untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan aparatur desa dan BPD.
Ketua ABPEDNAS Bengkulu dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Helmi Hasan atas kepeduliannya terhadap penguatan kelembagaan desa. Ia menjelaskan bahwa ABPEDNAS berkomitmen menjadi wadah konsolidasi dan edukasi bagi anggota BPD di seluruh wilayah Bengkulu agar semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya.
||BACA JUGA: Gubernur Helmi Hasan Ajak Masyarakat Bengkulu Cintai Produk Lokal
“Kami ingin seluruh anggota BPD memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan hukum yang baik dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi masyarakat desa,” ujarnya.
Selain itu, ABPEDNAS juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi anggota BPD. Sebab, peran BPD tidak kalah penting dibandingkan kepala desa dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.
“Kami berharap ke depan ada kebijakan yang memperkuat posisi BPD, baik dari sisi kapasitas maupun kesejahteraan. Dengan begitu, BPD dapat menjalankan perannya dengan maksimal,” tambahnya. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
