Bengkulu Targetkan UHC 100% di 2025, Sekdaprov Pimpin Rapat Strategi BPJS Kesehatan
Kantor-Berita.Com, Bengkulu|| Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin rapat koordinasi penting untuk memperkuat strategi rekrutmen, menjaga cakupan, dan meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan agar mencapai target Universal Health Coverage (UHC) pada 2025. Acara ini digelar di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu pada hari rabu, (18/6/25), dan dihadiri sejumlah pejabat esensial dari jajaran pemerintahan.
Herwan Antoni membuka rapat dengan menegaskan bahwa target utama adalah mempertahankan capaian saat ini yang hampir mendekati 100 persen, sekaligus meningkatkan keaktifan peserta agar secara resmi terdaftar dan rutin membayar iuran.
BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Perkuat Komitmen Wujudkan UHC 2025 Bersama BPJS Kesehatan
“Salah satu program strategis Pak Gubernur adalah menjamin setiap warga mendapat perlindungan jaminan kesehatan. Kita ingin layanan kesehatan di provinsi kita makin optimal, melalui kehadiran unit generasi cepat,” ujar Sekdaprov.
Menurutnya, transformasi layanan menjadi lebih cepat dan responsif sangat diperlukan agar semua masyarakat tanpa terkecuali suku, agama, dan status sosial mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan yang layak dan tepat waktu.
BACA JUGA: Hadirnya Program PESIAR, Pemprov Bengkulu dan BPJS Kesehatan Gencarkan Perluas Akses JKN
Herwan menambahkan bahwa selama ini masih terdapat laporan soal masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Selain itu, ia juga mencatat bahwa beberapa fasilitas kesehatan regional belum memberikan layanan terbaik kepada pasien BPJS.
“Dalam evaluasi, kami menemukan sejumlah fasilitas kesehatan masih belum melayani pesertanya dengan baik. Ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Herwan menegaskan bahwa sinergi antar dinas dan instansi menjadi kunci sukses pelaksanaan program UHC ini. Mulai dari Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, Disdukcapil, Dinas Sosial, hingga BPJS Kesehatan akan difokuskan untuk saling mengisi dan memperkuat setiap link dalam ekosistem layanan publik.
BACA JUGA: Komitmen Pemkot Bengkulu: BPJS Kesehatan Gratis untuk Masyarakat, Wujudkan UHC 2025
“Jika sinergi ini dijalankan dengan baik, kita akan bisa menciptakan sinyal kekompakan pada level daerah,” lanjut Herwan.
Herwan Antoni meminta data tentang keluhan masyarakat yang masuk terkait layanan BPJS. Dia menekankan, data ini harus dijadikan landasan perbaikan: Daftar daerah/fasilitas yang sering jadi keluhan publik, Indeks kepuasan user (user satisfaction index) berdasarkan survei lapangan, Tindak lanjut atas laporan pungli atau pelayanan segmen prioritas (ibu hamil, balita).
“Kalau ada komplain soal layanan, jangan dibiarkan. Kami akan evaluasi ketat, baik provider maupun mekanisme pelayanan,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Juliansyah, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Wilayah III dari BPJS Kesehatan. Ia menyampaikan hasil riset terbaru bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, Bengkulu termasuk dalam kategori “zona hijau” karena memiliki tingkat keaktifan peserta sebesar 80 persen. Ini berarti sebagian besar peserta BPJS di daerah ini memang rutin membayar iuran.
“Dari 38 provinsi, Bengkulu masuk kategori hijau, artinya cakupan keaktifan peserta sudah mencapai 80 persen,” jelas Juliansyah.
Meskipun ini capaian positif, seluruh pihak menyadari bahwa target yang harus dicapai masih jauh lebih tinggi: 100 persen cakupan dan keaktifan. Recognizing this, pemerintah provinsi menetapkan sejumlah strategi konkret agar seluruh masyarakat tidak hanya tercatat sebagai peserta, tetapi juga rutin menyetorkan premi. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
