PUPR Percepat Program Irigasi P3TGAI, Dorong Kemandirian Pangan Nasional
Kantor-Berita.Com|| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) terus mempercepat pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tahun anggaran 2025.
Program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.
Hingga akhir September 2025, pelaksanaan P3TGAI telah berjalan di 8.000 lokasi di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran mencapai Rp1,8 triliun.
Dari total tersebut, realisasi fisik mencapai 54,52 persen, sedangkan progres keuangan sudah menembus 76,88 persen.
||BACA JUGA: Dana Transfer Kalbar Dipangkas Rp522 M, Pemprov Siapkan Langkah Antisipasi
Program P3TGAI tidak hanya difokuskan pada pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi, tetapi juga dirancang untuk menjadi program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara masif.
Melalui mekanisme ini, masyarakat di desa-desa menjadi pelaku utama dalam pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, sebanyak 65.424 tenaga kerja telah terserap sepanjang pelaksanaan program, dengan total 2.944.080 Hari Orang Kerja (HOK) yang tercipta di berbagai daerah.
||BACA JUGA: TikTok di Indonesia Dibekukan Sementara, Ini Penjelasan Kemkomdigi
“Program ini menjadi alat penting untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di akar rumput. Melalui pendekatan padat karya, pemerintah membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat desa,” ujar Menteri PUPR Dody Hanggodo, dikutip pada Kamis (2/10/2025).
Berbeda dengan proyek infrastruktur besar yang umumnya dikerjakan oleh kontraktor, program P3TGAI dijalankan dengan sistem swakelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas).
Dengan sistem ini, dana program disalurkan langsung ke masyarakat dan digunakan untuk membangun serta memperbaiki saluran irigasi di wilayah masing-masing.
||BACA JUGA: Cuaca Buruk, Kapal Tanker dan Kapal Keruk Bertabrakan di Pulau Baai
“Melalui swakelola, uang yang disalurkan berputar di desa. Masyarakat bukan hanya menerima manfaat, tetapi juga merasa memiliki hasil pembangunan yang mereka kerjakan sendiri,” tegas Menteri Dody.
Ia menambahkan, sistem ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang efektif dan efisien, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan.
“Dengan melibatkan warga secara langsung, hasil pembangunan lebih awet karena masyarakat menjaga dan merawatnya. Di sisi lain, roda ekonomi di pedesaan ikut berputar,” jelasnya.
||BACA JUGA: Kementerian PU Rombak Satker dan PPK BPJN Bengkulu 2025: Ini Daftarnya
Untuk tahun 2026, Kementerian PUPR telah menyiapkan rencana perluasan P3TGAI hingga 12.000 lokasi, meningkat 50 persen dibanding tahun 2025.
Langkah ini menjadi bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo yang meminta agar pembangunan infrastruktur dijalankan secara padat karya, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
“Kami berkomitmen memperluas jangkauan program ini agar semakin banyak desa yang mendapatkan manfaat langsung. Irigasi yang baik akan memperkuat produksi pertanian dan mempercepat tercapainya swasembada pangan,” ujar Dody Hanggodo.
Kementerian PUPR menilai peningkatan jaringan irigasi merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas produksi pertanian nasional, khususnya di tengah ancaman perubahan iklim dan fluktuasi cuaca ekstrem yang berdampak pada ketersediaan air untuk sawah.
||BACA JUGA: Perubahan Pengelolaan DAK Fisik Pendidikan 2025: Kementerian PU Ambil Alih Proyek Infrastruktur Sekolah
Program padat karya, termasuk P3TGAI, memiliki peran strategis dalam pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.
Melalui kegiatan pembangunan berbasis tenaga kerja lokal, pemerintah berupaya memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga menjangkau daerah-daerah tertinggal.
Secara nasional, program padat karya Kementerian PUPR pada 2025 telah menyerap lebih dari 147.518 tenaga kerja dengan total 4,61 juta HOK di berbagai bidang.
Realisasi anggarannya mencapai Rp1,53 triliun dari total alokasi Rp3,46 triliun hingga akhir September 2025.
||BACA JUGA: Kementerian PUPR Siapkan Penataan Kawasan DDTS Bengkulu
“Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur yang inklusif, partisipatif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Dody.
Selain P3TGAI, Kementerian PUPR juga melaksanakan berbagai program padat karya tunai lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain: Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Program Sanitasi Masyarakat (SANIMAS), serta Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Keseluruhan program ini dirancang untuk memperkuat konektivitas wilayah, memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, dan mendukung produktivitas ekonomi lokal.
||BACA JUGA: Program Kampung Nelayan Merah Putih Resmi Diluncurkan, Perkuat Ekonomi Pesisir dan UMKM
“Program padat karya PUPR menjadi jembatan antara pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, kami ingin memastikan bahwa setiap proyek memberi dampak sosial dan ekonomi yang signifikan,” ujar Dody. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
