Pemprov Bengkulu Respon Cepat Aspirasi Hari Tani, Bahas Pembentukan Tim Agraria
Kantor-Berita.Com, Bengkulu|| Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan sikap cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang disuarakan pada aksi demonstrasi Hari Tani Nasional. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin langsung rapat tindak lanjut yang digelar di ruang kerjanya pada Kamis (25/9/2025).
Rapat ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai aspirasi yang sebelumnya disampaikan oleh mahasiswa, buruh tani, hingga masyarakat umum dalam aksi damai memperingati Hari Tani. Fokus utama pembahasan adalah soal permasalahan agraria yang selama ini menjadi isu krusial di Bengkulu.
||BACA JUGA: BWS Sumatera VII Klarifikasi Proyek Irigasi di Bengkulu Selatan, Pastikan Sudah Sesuai Prosedur
Dalam rapat tersebut, Herwan menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu berkomitmen penuh merespons cepat aspirasi yang disampaikan. Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pembentukan tim reformasi agraria berbasis agenda, yang dianggap mampu menjadi solusi konkret atas permasalahan lahan dan konflik agraria di Bengkulu.
“Kesimpulan dari rapat ini jelas. Mahasiswa dan masyarakat ingin adanya tim khusus yang melibatkan perwakilan petani, mahasiswa, hingga unsur terkait lainnya. Tim ini nantinya bukan hanya forum biasa, tapi benar-benar bekerja menyusun agenda dan solusi agraria,” kata Herwan.
||BACA JUGA: Raperda P-APBD Bengkulu 2025 Dibahas DPRD, Ini Fokus Anggaran
Dalam kesempatan yang sama, Pj Sekda Herwan Antoni menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu siap membentuk tim khusus sesuai aspirasi yang disampaikan. Tim ini nantinya memiliki peran strategis untuk menghimpun seluruh persoalan agraria, mengidentifikasi akar masalah, hingga merumuskan rekomendasi penyelesaian.
“Tim ini bukan hanya seremonial. Nantinya mereka akan bertugas mengumpulkan semua persoalan agraria yang ada di Bengkulu, kemudian dibedah secara detail dan komprehensif. Hasilnya akan menjadi dasar langkah penyelesaian yang nyata. Kita akan bentuk tim ini secepatnya, dan hasil rencana pembentukannya akan langsung dipaparkan pada pertemuan selanjutnya,” tegas Herwan.
||BACA JUGA: Dana Transfer ke Daerah Tidak Dipotong dalam RAPBN 2026, Malah Bisa Bertambah
“Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu mendengar suara masyarakat, terutama petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan adanya tim khusus ini, kita berharap penyelesaian persoalan agraria lebih cepat, transparan, dan berpihak pada rakyat,” tutup Herwan Antoni.
Menanggapi hal tersebut, Adews, selaku Analisis Hukum Pemprov Bengkulu, memberikan penjelasan bahwa pembentukan tim khusus harus tetap berlandaskan regulasi yang berlaku.
“Kalau pola pembentukan tim memungkinkan sesuai regulasi, maka akan kita jalankan. Namun, jika aturan tidak memungkinkan, pemerintah akan mencari alternatif lain agar aspirasi mahasiswa dan masyarakat tetap bisa diakomodasi,” papar Adews.
||BACA JUGA: Satgas PKH Serahkan 674 Ribu Hektare Lahan ke Negara, Total Tembus 3,3 Juta Hektare
Salah satu perwakilan mahasiswa, Puji, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menegaskan bahwa mereka menginginkan tim khusus yang berbeda dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Kami tidak ingin tim ini sekadar menjadi formalitas atau menyalin pola kerja GTRA. Harapan kami, tim yang dibentuk memiliki konsep tersendiri, independen, dan fokus menyelesaikan masalah agraria sesuai kebutuhan masyarakat Bengkulu,” jelas Puji.
Pernyataan ini menegaskan bahwa mahasiswa menginginkan adanya wadah baru yang benar-benar berpihak pada petani, bukan sekadar lembaga yang bersifat administratif. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
