Pagu Anggaran Kementerian PUPR 2026 Rp118,5 Triliun untuk Infrastruktur, Ini Rinciannya
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp118,5 triliun, Anggaran besar ini menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur nasional, terutama di sektor jalan, jembatan, dan sumber daya air yang menjadi tulang punggung konektivitas dan ketahanan pangan Indonesia.
Dari total pagu tersebut, hampir separuh dana akan dialokasikan ke dua direktorat jenderal utama di lingkungan Kementerian PUPR, yakni Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).
||BACA JUGA: PUPR Percepat Program Irigasi P3TGAI, Dorong Kemandirian Pangan Nasional
Dalam rincian anggaran 2026, Ditjen Bina Marga mendapatkan porsi terbesar dengan alokasi mencapai Rp45,6 triliun.
Dana ini akan difokuskan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, jembatan, serta dukungan terhadap proyek jalan tol baru di berbagai wilayah strategis Indonesia.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) berada di posisi kedua dengan anggaran Rp34,7 triliun. Fokus penggunaan anggaran ini diarahkan pada pembangunan bendungan, embung, irigasi, serta pengendalian banjir dan pengelolaan air baku di seluruh wilayah Indonesia.
||BACA JUGA: Dana Transfer Kalbar Dipangkas Rp522 M, Pemprov Siapkan Langkah Antisipasi
Kedua direktorat tersebut menyerap hampir 68 persen dari total pagu nasional Kementerian PUPR, menunjukkan bahwa fokus utama pemerintah di 2026 masih berada pada infrastruktur dasar yang menopang perekonomian dan ketahanan pangan.
Di posisi ketiga, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapat alokasi sebesar Rp24,1 triliun.
Unit kerja ini berperan penting dalam mengelola proyek-proyek lintas sektor dan lintas wilayah yang termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).
Beberapa proyek besar yang akan dikelola di bawah Ditjen ini antara lain pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan wilayah perbatasan. Selain itu, Ditjen Prasarana Strategis juga berperan dalam pembangunan infrastruktur penunjang hilirisasi industri dan energi baru terbarukan.
||BACA JUGA: TikTok di Indonesia Dibekukan Sementara, Ini Penjelasan Kemkomdigi
“Fokus kami adalah memastikan seluruh proyek strategis berjalan tepat waktu dan memberi dampak nyata bagi konektivitas ekonomi nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Wida Nurfaida.
Meskipun fokus utama kementerian berada di sektor jalan dan air, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mendapat alokasi signifikan sebesar Rp12 triliun.
Dana ini akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur permukiman, penyediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan permukiman perkotaan maupun pedesaan.
Program seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) serta Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) dipastikan tetap berjalan di tahun depan.
Kementerian PUPR menilai, pembangunan infrastruktur permukiman menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kualitas hidup masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk.
||BACA JUGA: Cuaca Buruk, Kapal Tanker dan Kapal Keruk Bertabrakan di Pulau Baai
“Pembangunan sanitasi dan air bersih bukan hanya proyek fisik, tetapi investasi sosial jangka panjang untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat,” Terang, Wida Nurfaida.
Selain direktorat teknis, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR juga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp576 miliar.
Meskipun jumlahnya relatif kecil dibanding direktorat lain, dana ini memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan administratif, kepegawaian, dan operasional kementerian berjalan efisien.
Sekjen Wida Nurfaida menjelaskan, anggaran tersebut terbagi menjadi beberapa pos utama, antara lain belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja barang non-operasional.
||BACA JUGA: Banjir Jakarta: BPBD DKI sebut 34 Ruas Jalan Terendam saat Musim Hujan
Rinciannya adalah: Belanja pegawai: Rp183,8 miliar, Belanja barang operasional: Rp166,7 miliar, Belanja barang non-operasional: Rp226,3 miliar.
Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan pegawai, pemeliharaan peralatan kantor, sewa gedung, pembelian bahan dan jasa, serta belanja modal operasional yang mendukung kinerja lembaga.
“Pengelolaan anggaran kami harus akuntabel dan efisien. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata untuk mendukung pelaksanaan program-program infrastruktur nasional,” tegas Wida.
||BACA JUGA: Kereta Cepat ‘Whoosh’ Jakarta-Bandung: Era Baru Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia
Selain direktorat utama, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR mendapat alokasi sebesar Rp107 miliar.
Dana ini akan digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal, audit kinerja, serta pengendalian pelaksanaan anggaran agar seluruh proyek berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Sementara itu, dua badan non-eselon di bawah Kementerian PUPR juga memperoleh jatah anggaran, yaitu Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Keduanya mendapat alokasi ratusan miliar rupiah, yang akan difokuskan pada perencanaan wilayah terpadu dan pelatihan tenaga kerja konstruksi.
BPSDM PUPR, misalnya, akan memperluas program sertifikasi tenaga kerja konstruksi untuk memastikan tenaga kerja di lapangan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan internasional.
Sedangkan BPIW akan memperkuat perencanaan jangka panjang pembangunan wilayah dan mempercepat integrasi antara proyek pusat dan daerah. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
