Pemprov Bengkulu Raih Opini WTP Ketujuh Berturut-turut

Opini WTP
Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri Pada saat menandatangani LKPD tahun 2023, bersama Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Iksan Fajri, Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Hari Rabu, (29/5/24), (Ist).

Pemprov Bengkulu Raih Opini WTP Ketujuh Berturut-turut

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Pencapaian ini merupakan yang ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2017, menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang terus mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini WTP dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Slamet Kurniawan, didampingi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhammad Toha Arafat. Laporan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, yang mewakili Gubernur, serta Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri.

BACA JUGA: Pemkab Bengkulu Utara Raih Opini WTP Ketujuh Kali Berturut-turut

Rekomendasi BPK untuk Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Dalam kesempatan tersebut, Slamet Kurniawan menyampaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan temuan pemeriksaan. Rekomendasi ini bertujuan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Slamet Kurniawan menyampaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan temuan pemeriksaan. Rekomendasi ini bertujuan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

  1. Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM): BPK meminta agar pemerintah provinsi segera menyusun Pergub mengenai pengelolaan penggunaan BBM untuk kendaraan dinas. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM.
  2. Rasionalisasi Anggaran: BPK menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) dalam merasionalisasi anggaran Belanja Jasa/Reklame Film dan Pemotretan. Anggaran tersebut harus dialokasikan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.

BPK berharap bahwa LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana akuntabilitas, tetapi juga sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan keuangan, khususnya dalam proses penganggaran. Slamet Kurniawan menekankan bahwa hasil pemeriksaan ini seharusnya mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BACA JUGA: Optimis Pemkot Bengkulu Raih Predikat WTP ke-6 LKPD TA.2023

Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pencapaian opini WTP ini adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah provinsi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan. Ia menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal penggunaan anggaran daerah. Ihsan berharap bahwa pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus berinovasi dan bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

BACA JUGA: Exit Meeting Pemeriksaan Keuangan LKPD Provinsi Bengkulu 2023: Upaya Menuju Predikat WTP

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan anggaran daerah. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam kesempatan terpisah, menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa pencapaian opini WTP ini bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Rohidin berjanji akan terus mendorong inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

BACA JUGA: Kota Bengkulu Terima Dana Insentif Fiskal 2024 Sebesar Rp26,59 Miliar

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meraih opini WTP untuk ketujuh kalinya berturut-turut merupakan bukti nyata komitmen dan kerja keras dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus berinovasi dan bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Dengan dukungan penuh dari semua elemen, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, Bengkulu akan terus maju menuju masa depan yang lebih baik. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *