Gubernur Bengkulu Kukuhkan Gugus Tugas Bisnis dan HAM

Gubernur
Foto: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada saat menandatangani Pengesahan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Bengkulu, pengukuhan berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Selasa (23/4).

Gubernur Bengkulu Kukuhkan Gugus Tugas Bisnis dan HAM

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU||  Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, secara resmi mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM) Provinsi Bengkulu, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor A.08.82.2024. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Azazi Manusia (HAM). Upacara pengukuhan berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Selasa (23/4), disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu.

Gugus Tugas ini terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah tingkat provinsi, instansi vertikal kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta mitra non-pemerintah. Tugas utama mereka adalah merencanakan, mengkoordinasikan, menyelaraskan, dan memantau pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Bengkulu.

Gubernur Rohidin Mersyah, dalam sambutannya, menjelaskan pentingnya interaksi yang etis antara pelaku usaha dan masyarakat.

”Dalam berbisnis, etika dan nilai harus dijaga agar tidak terjadi pelanggaran yang bisa merugikan hak-hak manusia, Walaupun berbisnis itu penting, tetapi kita harus selalu memperhatikan batasan-batasan hak asasi manusia,” ucap Rohidin.

Menurutnya, diperlukan pelatihan bisnis yang tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga memperhatikan etika dan hak-hak asasi manusia.

“Kita perlu mengadakan pelatihan-pelatihan bisnis yang mengedepankan etika bisnis, agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam praktiknya,” tambah Rohidin, yang juga alumni Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur mengajak semua elemen masyarakat untuk berbisnis dengan cara yang bertanggung jawab.

“Mari kita berbisnis dengan mengelola sumber daya yang kita miliki dengan memperhatikan hak-hak masyarakat, Jangan sampai bisnis yang kita jalankan merampas hak-hak masyarakat,” tegas Gubernur Rohidin.

Di sisi lain, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu, Andreansyah, menjelaskan peran gugus tugas ini dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Strategi Bisnis dan HAM, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

“Tujuan dari gugus tugas ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan bisnis dan upaya perlindungan HAM di wilayah ini berjalan dengan baik dan memenuhi standar internasional,” kata Andreansyah.

Andreansyah juga menyoroti jenis pelanggaran HAM dalam bisnis yang perlu diawasi, seperti mempekerjakan anak di bawah umur, memberikan upah di bawah standar, atau tidak memberikan hak-hak bagi pekerja perempuan.

“Kami bertekad untuk memastikan semua kegiatan yang berkaitan dengan HAM dan bisnis di wilayah ini terlaksana dengan baik, terpenuhi baik dari segi kualitas manusianya maupun sarana dan prasarana yang ada,” pungkas Andreansyah. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *