Dinsos Mukomuko Minta Pemdes Update lakukan Verval DTKS
KANTOR-BERITA.COM, MUKOMUKO – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta kepada pihak pemerintah desa (Pemdes) dan kelurahan di wilayah tersebut agar turut serta aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi (verval) guna memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kepala Dinsos Kabupaten Mukomuko, Edy Kasman, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 148 desa dan tiga kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah tersebut telah dilengkapi dengan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
BACA JUGA: Verifikasi DTKS: Pemkot Bengkulu Validasi Data Melalui Kelurahan
“Operator desa dan kelurahan harus secara aktif melakukan verval untuk memonitor perubahan data, Jika terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial yang sudah mampu, mereka harus segera dihapus dari daftar penerima bansos,” ungkap Edy Kasman.
Menurut Edy, tugas operator SIKS-NG tidak hanya sebatas memasukkan hasil Verifikasi dan Validasi namun juga keputusan dari forum musyawarah desa atau kelurahan, tetapi juga terlibat dalam proses musyawarah tersebut.
BACA JUGA: Penyempurnaan Seleksi DTKS Kota Bengkulu: Upaya Dinsos Salurkan Bantuan Tepat Sasaran
”Setelah dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan, jika ada KPM yang dinilai sudah mampu secara ekonomi, maka KPM tersebut dapat dikeluarkan dari DTKS,” terang Edy.
Hasil musyawarah tersebut, termasuk nama-nama yang dimasukkan dan dikeluarkan, kemudian diinput oleh operator SIKS-NG ke dalam sistem, Proses ini berjalan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, lalu dilanjutkan oleh dinas ke tingkat yang lebih tinggi.
BACA JUGA: Pemkab Mukomuko Respons Cepat Bantu Korban Kebakaran Rumah di Desa Banjar Sari
Edy Kasman juga menjelaskan bahwa pada bulan Juli 2023, pihaknya telah melakukan verval data sebanyak 12 ribu orang di seluruh Kabupaten Mukomuko.
“Kami telah melaksanakan sosialisasi di lapangan, memberikan pembelajaran, serta mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan verval DTKS pada bulan Juli hingga Agustus 2024, Alhamdulillah pada bulan September, jumlah tersebut telah mencapai lebih dari 70 ribu,” ungkapnya dengan senang.
BACA JUGA: Gubernur Rohidin Kunjungi Korban Kebakaran: Berikan Bantuan dan Dukungan Moral
Menurut Edy, ini berarti bahwa pihaknya telah berhasil mengajak, membimbing, dan mendampingi masyarakat dalam melakukan Verifikasi dan Validasi guna memperbaiki DTKS.
“Jika data tidak diverifikasi dan divalidasi, akibatnya dalam tiga bulan berturut-turut, penerima bansos akan dihapus secara otomatis, Hal ini karena data tersebut dianggap “beku” dan pemerintah berpendapat bahwa mungkin saja penerima bansos tersebut sudah mampu secara ekonomi,” tutup Edy. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: Budi utoyo
